Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa pemblokirang anggaran di salah satu kementerian terkait dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak akan menghalangi komitmen pemerintah membangun IKN. Hasan menjelaskan bahwa anggaran pembangunan IKN masih tersedia di OIKN serta di berbagai kementerian. Ia mengklaim bahwa komitmen pembangunan IKN di kepemimpinan Presiden Prabowo tetap berlanjut dan efisiensi anggaran pada tahun 2025 tidak akan mengganggu pembangunan IKN.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menjelaskan bahwa pemblokiran anggaran di salah satu kementerian terkait dengan Ibu Kota Nusantara ( IKN ) tidak akan menghalangi komitmen pemerintah membangun IKN . Anggarannya belum dibuka. Jadi anggarannya ada di O IKN , ada di kementerian,' kata Hasan ditemui di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Jumat.
Menurut Hasan, semua komitmen pembangunan tentang IKN di kepemimpinan Presiden Prabowo masih terus berlanjut sejalan dengan tujuan pembangunan awalnya. Hasan menegaskan meski efisiensi anggaran di 2025 diberlakukan, hal itu tidak akan mengganggu komitmen pembangunan IKN. Ia mengacu pada pernyataan pers yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bahwa anggaran sebesar Rp48 triliun dipastikan tersedia untuk pembangunan IKN selama lima tahun ke depan. Sejumlah dana itu kata Hasan disiapkan untuk membangun kawasan inti pusat pemerintahan, gedung yudikatif, serta gedung legislatif.Sebelumnya, pada Kamis (6/2), Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan pihaknya masih belum merealisasikan atau membelanjakan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk tahun 2025. Tindakannya itu menyusul adanya efisiensi anggaran Kementerian PU yang mencapai Rp81,38 triliun, dan hanya menyisakan anggaran pada tahun ini sebesar Rp29,57 triliun saja. “Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua. Kan tadi saya bilang, anggaran kita diblokir semua, (jadi belum bisa) tanya progres,” kata Menteri Dody saat ditemui usai Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat (Raker/RDP) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis. Membahas progres, Dody menyebutkan pembangunan fisik Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai 87,9 persen per akhir Desember 2024
IKN Anggaran Pemerintah Presiden Prabowo Pembangunan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemblokiran Anggaran IKN Bukan Efisiensi Anggaran, Kata Kementerian PUKementerian Pekerjaan Umum menyatakan pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan karena efisiensi anggaran, melainkan mekanisme umum yang dilakukan di awal tahun untuk memastikan dana yang diblokir bukan bagian dari operasional. Meskipun demikian, instruksi efisiensi tersebut berdampak pada pengurangan belanja di IKN karena adanya perubahan alokasi dana. Kementerian PU saat ini berfokus untuk melanjutkan pembangunan yang sedang berlangsung di IKN, sementara pembangunan baru akan dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Baca lebih lajut »
Pemblokiran Anggaran IKN Tidak Terkait Efisiensi, KemPU JelaskanKementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan bahwa pemblokiran anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak terkait dengan efisiensi yang dilakukan pemerintah. Pemblokiran ini merupakan mekanisme umum yang terjadi di awal tahun dan bersifat sementara.
Baca lebih lajut »
Pemblokiran Anggaran IKN: Tantangan dan DampaknyaPembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menghadapi tantangan serius akibat pemblokiran anggaran. Menteri PUPR, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada realisasi anggaran untuk IKN. Pemblokiran ini berdampak besar pada penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi, serta menimbulkan ketidakpastian bagi investor dan perencanaan jangka panjang proyek.
Baca lebih lajut »
Hasan Nasbi soal Anggaran IKN: Kalau Diblokir Bukan Berarti tidak AdaMenurutnya, Presiden Prabowo Subianto sudah berkomitmen untuk terus melanjutkan pembangunan IKN.
Baca lebih lajut »
Anggaran IKN Diblokir, Kemen PU Akan Menghadap Sri MulyaniAnggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diblokir Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bukan berarti tidak ada. Anggaran tersebut masih ada dan tersimpan di Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Kementerian, serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan bahwa pembangunan IKN belum mengalami perkembangan karena anggaran masih diblokir. Namun, Kemen PU akan menghadap Sri Mulyani agar alokasi anggaran pembangunan IKN bisa kembali cair.
Baca lebih lajut »
Pembangunan IKN 2025 Belum Dimulai, Anggaran DibatasiMenteri PU Dody Hanggodo menyatakan realisasi anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun 2025 belum dilakukan karena pemblokiran dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pemblokiran ini menyusul efisiensi anggaran Kementerian PU yang mencapai Rp 81,38 triliun, meninggalkan anggaran tahun ini hanya Rp 29,57 triliun.
Baca lebih lajut »