Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan dampak pemangkasan anggaran akibat kebijakan efisiensi negara terhadap program pertanian, khususnya upaya mencapai swasembada pangan. Dengan pemangkasan Rp10,28 triliun, Kementan harus menyesuaikan volume kegiatan dan anggaran beberapa program prioritas.
Foto: Menteri Pertanian Amran Sulaiman memberikan keterangan pers usai menemui Presiden Prabowo di Istana Jakarta, Selasa . - Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan sejumlah program di sektor pertanian yang terdampak akibat kebijakan efisiensi anggaran. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, Kamis malam.
Amran menyampaikan, kebijakan efisiensi belanja negara ini merujuk pada Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 yang diterbitkan pada 22 Januari 2025 serta Surat Menteri Keuangan pada 24 Januari 2025. Berdasarkan kebijakan tersebut, Kementerian Pertanian mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp10,28 triliun, sehingga anggaran yang efektif bisa digunakan hanya Rp19,09 triliun dari sebelumnya Rp29,37 triliun.
"Ketika dialokasikan anggaran sebesar Rp29,37 triliun, sejak awal Kementerian Pertanian sudah merancang anggaran dengan se-optimal mungkin pada kegiatan prioritas dan telah melakukan penghematan penggunaan anggaran pada kegiatan yang tidak prioritas, dalam upaya mencapai swasembada pangan sesingkat-singkatnya," ujar Amran.
Namun, lanjut dia, dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran ini tentu dapat menyebabkan adanya penyesuaian volume kegiatan dan anggaran. Sebagai contoh, program optimalisasi lahan di tahun 2025 yang tadinya direncanakan 500 ribu hektare mungkin hanya menjadi 300 ribu ha, program cetak sawah yang tadinya direncanakan 225 ribu ha menjadi 100 ribu ha.Foto: Padi siap panen.
Amran juga meminta arahan lebih lanjut dari pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI terkait langkah yang harus diambil ke depan.
KEBIAYAAN EFISIENSI ANGGRAN SWASE MBADA PANGAN PROGRAM PERTANIAN KEMENTAN
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pegawai LPSK Unjuk Rasa Tolak Pemangkasan Anggaran 62 PersenKaryawan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melakukan unjuk rasa di Gedung LPSK menolak pemangkasan anggaran hingga 62 persen. Menurut pegawai, pemangkasan anggaran akan berdampak pada operasional LPSK, termasuk kualitas perlindungan terhadap saksi dan korban. Pemangkasan anggaran juga terasa di Komisi Yudisial yang dipotong 54 persen. Penghematan anggaran juga dilakukan di berbagai sektor, termasuk tenaga honorer, sebagai bagian dari kebijakan Presiden terkait penghematan anggaran.
Baca lebih lajut »
Pemangkasan Anggaran, Kemendiktisaintek Khawatir Kampus Naikkan UKTKementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) khawatir kampus akan menaikkan uang kuliah tunggal (UKT) imbas pemangkasan anggaran. Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Togar M. Simatupang, mengatakan hal tersebut karena hampir setengah dari anggaran untuk riset terkena pemangkasan. Pemangkasan ini berpotensi mengganggu mutu dan relevansi pendidikan tinggi. Kemendiktisaintek sedang mencari solusi dengan melakukan rekonstruksi anggaran, namun hanya mampu menetapkan sekitar 10% dari total pemangkasan.
Baca lebih lajut »
Pemangkasan Anggaran: Dampaknya pada Integritas Birokrat dan Pelaksanaan TugasKebijakan pemangkasan anggaran pemerintah meliputi hampir semua kementerian dan lembaga, termasuk instansi penegak hukum dan lembaga audit negara. Usulan pemangkasan anggaran dari instansi mitra kerja Komisi III DPR tetap disetujui, meskipun ada permintaan perubahan nominal efisiensi dan pencabutan blokir anggaran. Pemangkasan anggaran LPSK bisa berdampak pada para korban kejahatan, termasuk terorisme, yang masih membutuhkan bantuan negara untuk pengobatan. Selain itu, masyarakat mengeluhkan jalan rusak di Jawa Tengah.
Baca lebih lajut »
Menteri ATR/BPN Pangkas Anggaran 35,72 Persen untuk Efisiensi APBNMenteri ATR/BPN Nusron Wahid mengumumkan rencana pemangkasan anggaran sebesar 35,72 persen atau Rp 2,305 triliun dari total anggaran Rp 6,4 triliun tahun anggaran 2025. Hal ini sejalan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang mendorong efisiensi anggaran APBN dan APBD. Selain pemangkasan, terdapat juga pemblokiran anggaran perjalanan dinas dan paket meeting senilai Rp 326,4 miliar. Nusron juga menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN akan memperoleh pinjaman luar negeri melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Baca lebih lajut »
Wamen PU Sebut Pemangkasan Anggaran Bikin Proyek Infrastruktur TergangguKementerian PU menyatakan pemangkasan anggaran ini mempengaruhi seluruh proyek, termasuk yang berada di wilayah Otorita IKN
Baca lebih lajut »
Pemangkasan Anggaran Belanja K/L 2025: Dukungan terhadap Inpres Efisiensi BelanjaBerbagai kementerian dan lembaga di Indonesia melakukan pemangkasan anggaran belanja tahun anggaran 2025 untuk mendukung Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja.
Baca lebih lajut »