Usulan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 diundur menjadi 18-20 Februari 2025, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membacakan putusan sela sengketa Pilkada 2024 pada 3-5 Februari 2025. DPR juga akan membentuk tim untuk memantau penanganan insiden terkait pelantikan.
"Ini kan biar lebih banyak dan serentak, dan juga beda harinya juga tidak terlalu lama rentang waktunya," ujar Dasco di Kompleks DPR RI, Jakarta, Sabtu .
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum memutuskan lokasi pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024. Pihaknya masih menunggu rapat yang digelar di DPR. Dasco mengungkapkan dalam pertemuan itu, Surya Paloh mengaku bersyukur pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapatkan tingkat kepuasan yang tinggi dari masyarakat.
PELANTIKAN PILKADA MK DPR INSIDEN
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
270 Kepala Daerah Terpilih Pilkada 2024 Dilantik Presiden pada 6 FebruariWakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengumumkan pelantikan sekitar 270 kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 oleh Presiden Prabowo Subianto pada 6 Februari 2025 di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pelantikan ini dilakukan dalam tiga gelombang, dengan gelombang pertama menandai pelantikan kepala daerah yang terpilih tanpa sengketa atau gugatan.
Baca lebih lajut »
270 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Dilantik Presiden Prabowo pada 6 FebruariSejumlah 270 kepala daerah terpilih dari Pilkada Serentak 2024 akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 6 Februari 2025. Pelantikan ini merupakan gelombang pertama dan mencakup kepala daerah yang terpilih tanpa sengketa atau gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca lebih lajut »
Pelantikan Pemenang Pilkada 2024 Tetap Disiapkan di Bulan FebruariWalaupun terdapat kemungkinan penundaan terkait pelantikan, pemenang Pilkada 2024 dipastikan tetap dilakukan pada bulan Februari. Dasco, selaku anggota DPR, menyatakan bahwa pihaknya sudah mendapatkan informasi mengenai kemungkinan pemunduran pelantikan tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengeluarkan keputusan lebih cepat terkait sengketa-sengketa yang bisa dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Dasco menambahkan bahwa pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang menghitung waktu pelantikan yang optimal, dan kemungkinan pelantikan akan dilakukan secara bersamaan untuk lebih banyak daerah.
Baca lebih lajut »
DPR Minta MK Jaga Konstitusionalitas Hukum dalam Sidang Sengketa Pilkada 2024Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga konstitusionalitas hukum saat menyidangkan sengketa Pilkada 2024 dan menghormati keputusan MK sebagai wujud kedewasaan demokrasi.
Baca lebih lajut »
DPR Minta MK Jaga Konstitusionalitas Hukum Saat Sidik Sengketa Pilkada 2024Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga konstitusionalitas hukum saat menyidangkan perkara sengketa Pilkada 2024. Ia menekankan pentingnya menghormati keputusan MK sebagai wujud kedewasaan demokrasi dan agar kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut terjaga.
Baca lebih lajut »
Geram Kuasa Hukum KPU Mimika Tak Punya Bukti, Hakim MK Saldi Isra Sampai Gebrak MejaMomen tersebut terjadi dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pilkada (PHP) atau sengketa Pilkada 2024 di MK.
Baca lebih lajut »