Walaupun terdapat kemungkinan penundaan terkait pelantikan, pemenang Pilkada 2024 dipastikan tetap dilakukan pada bulan Februari. Dasco, selaku anggota DPR, menyatakan bahwa pihaknya sudah mendapatkan informasi mengenai kemungkinan pemunduran pelantikan tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengeluarkan keputusan lebih cepat terkait sengketa-sengketa yang bisa dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Dasco menambahkan bahwa pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang menghitung waktu pelantikan yang optimal, dan kemungkinan pelantikan akan dilakukan secara bersamaan untuk lebih banyak daerah.
Pemenang Pilkada 2024 dipastikan tetap dilakukan pada Februari, sekalipun ada penundaan. Dasco menyampaikan kalau pihaknya memang sudah mendapatkan kabar terkait pemunduran pelantikan tersebut. Dasco mengatakan kalau MK akan memutuskan lebih cepat untuk sengketa-sengketa yang bisa dilanjutkan atau tidak dilanjut perkaranya. 'Keputusan pembacaan yang lebih tepat itu antara tanggal 5 atau 4 Februari. Nah, sehingga kami sama-sama berpikir, ada juga konsultasi dengan pihak pemerintah.
Mungkin lebih baik kita kemudian menunggu hasil perusahaan itu tersebut,' kata Dasco ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (31/1/2025). Dasco menyebutkan pemerintah sedang menghitung waktu pelantikan. Menurutnya, proses pelantikan bisa jadi dilakukan secara bersama-sama, lebih banyak daripada rencana semula. Total Kekayaan Putri Zulhas Capai Rp89,7 Miliar, LHKPN Zita Anjani Jomplang dari Raffi Ahmad Bak Bumi dan Langit! 'Sehingga sedang dihitung oleh pemerintah dan KPU, Kira-kira kalau diputus oleh MK tanggal 4 atau tanggal 5 Februari, itu kapan waktu pelantikannya. Tapi yang pasti (pelantikan kepala daerah) juga di bulan Februari,' imbuhnya. Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda juga menyampaikan kalau pihaknya akan memanggil Kementerian Dalam Negeri, KPU, hingga Bawaslu terkait jadwal pelantikan gubernur hingga wali kota terpilih Pilkada 2024, termasuk Pilkada Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas dissmisal atau putusan sela Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil sengketa pilkada dijadwalkan pada 3-5 Februari 2024. Rifqi mengaku telah mendengar informasi terkait pengunduran pelantikan kepala daerah. Dia meminta kepada MK agar ada kepastian terkait waktu putusan perkara-perkara yang bersifat dissmisal
Pilkada 2024 Pelantikan Mahkamah Konstitusi MK Dasco
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
270 Kepala Daerah Terpilih Pilkada 2024 Dilantik Presiden pada 6 FebruariWakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengumumkan pelantikan sekitar 270 kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 oleh Presiden Prabowo Subianto pada 6 Februari 2025 di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pelantikan ini dilakukan dalam tiga gelombang, dengan gelombang pertama menandai pelantikan kepala daerah yang terpilih tanpa sengketa atau gugatan.
Baca lebih lajut »
270 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Dilantik Presiden Prabowo pada 6 FebruariSejumlah 270 kepala daerah terpilih dari Pilkada Serentak 2024 akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 6 Februari 2025. Pelantikan ini merupakan gelombang pertama dan mencakup kepala daerah yang terpilih tanpa sengketa atau gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca lebih lajut »
Geram Kuasa Hukum KPU Mimika Tak Punya Bukti, Hakim MK Saldi Isra Sampai Gebrak MejaMomen tersebut terjadi dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pilkada (PHP) atau sengketa Pilkada 2024 di MK.
Baca lebih lajut »
Deadline Februari, Instansi Pemerintah Wajib Kirim Laporan Kinerja 2024Kementerian PANRB mengimbau seluruh instansi pemerintah untuk menyampaikan laporan kinerja tahun 2024. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dan upaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Baca lebih lajut »
Tarif Pas Penumpang Pelabuhan SBP Tanjungpinang Naik Mulai 1 Februari 2024Besaran tarif pas terminal pelabuhan SBP yang akan diberlakukan per 1 Februari 2025 sudah termasuk pajak pertambahan nilai PPN
Baca lebih lajut »
Pelantikan Kepala Daerah Bukan Serentak Dikhawatirkan Merugikan Posisi dan LegitimasiDanny, seorang kepala daerah, mengungkapkan kekhawatirannya terkait rencana pelantikan kepala daerah yang tidak serentak pada 9 Februari 2024. Ia menilai rencana ini berpotensi merugikan dirinya dan 270 kepala daerah lain yang masih menjabat karena adanya sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). MK dalam Perkara Nomor: 27/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa kepala daerah hasil Pilkada 2020 tidak akan mengakhiri masa jabatan mereka hingga dilantiknya kepala daerah hasil Pilkada Serentak Nasional 2024.
Baca lebih lajut »