Pejabat Pajak DKI Minta Uang untuk Fashion Show, KPK Koordinasi dengan Kemenkeu

Indonesia Berita Berita

Pejabat Pajak DKI Minta Uang untuk Fashion Show, KPK Koordinasi dengan Kemenkeu
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 detikcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 30 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 15%
  • Publisher: 51%

'KPK akan menindaklanjuti fakta persidangan tersebut dengan berkoordinasi lebih lanjut dengan Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) Kementerian Keuangan,' kata Ali Fikri. KPK

anaknya kepada mantan Kepala Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing 3 DKI Jakarta, Yul Dirga. KPK mengaku akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan menindaklanjuti pengakuan Haniv tersebut.

"KPK akan menindaklanjuti fakta persidangan tersebut dengan berkoordinasi lebih lanjut dengan Inspektorat Bidang Investigasi Kementerian Keuangan," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu .Selain itu, Ali meminta Direktorat Pajak Kemenkeu mengingatkan para pegawainya agar tak menyalahgunakan jabatannya. Sebab, hal tersebut bertentangan dengan hukum.

"KPK mendorong agar internal Direktorat Pajak untuk kembali mengingatkan jajarannya agar tidak menyalahgunakan jabatan demi kepentingan pribadi karena hal tersebut bertentangan dengan hukum," sebutnya.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

detikcom /  🏆 29. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Mensos dan Ketua KPK Awasi Langsung Distribusi Bansos di DKIMensos dan Ketua KPK Awasi Langsung Distribusi Bansos di DKIHal tersebut sejalan dengan instruksi presiden yaitu penyaluran bansos harus didampingi institusi seperti KPK, BPKP, dan LKPP.
Baca lebih lajut »

Pemerintah Gelontorkan Rp 149 Triliun untuk BUMN, Menkeu Bakal Libatkan KPK hingga BPKPPemerintah Gelontorkan Rp 149 Triliun untuk BUMN, Menkeu Bakal Libatkan KPK hingga BPKPPemerintah bakal mengucurkan kepada 12 BUMN yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19) maupun memiliki peran dalam program pemulihan ekonomi.\n
Baca lebih lajut »

Jokowi: Libatkan KPK-Kejaksaan untuk Cegah Korupsi BansosJokowi: Libatkan KPK-Kejaksaan untuk Cegah Korupsi BansosPresiden Jokowi meminta dilibatkannya KPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Kejaksaan untuk mengawasi penyaluran bantuan sosial di lapangan. Bansos Korupsi
Baca lebih lajut »

Jokowi Libatkan KPK, Kejaksaan, dan BPKP untuk Cegah Korupsi BansosJokowi Libatkan KPK, Kejaksaan, dan BPKP untuk Cegah Korupsi BansosPresiden Jokowi meminta KPK, Kejaksaan, dan BPKP dilibatkan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak...
Baca lebih lajut »

KPK Minta Pemda Buka Kanal Pengaduan Bansos Covid-19KPK Minta Pemda Buka Kanal Pengaduan Bansos Covid-19Hingga kini baru Kementerian Sosial yang memenuhi saran KPK tersebut dan turut mencantumkan nomor telepon pengaduan.
Baca lebih lajut »

KPK Limpahkan Berkas Perkara Bupati Nonaktif Sidoarjo Saiful Ilah ke PengadilanKPK Limpahkan Berkas Perkara Bupati Nonaktif Sidoarjo Saiful Ilah ke PengadilanJaksa Penuntut Umum KPK telah melimpahkan berkas perkara Saiful Ilah dan tiga terdakwa lainnya ke PN Tipikor Surabaya.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-14 00:33:36