Hingga kini baru Kementerian Sosial yang memenuhi saran KPK tersebut dan turut mencantumkan nomor telepon pengaduan.
TEMPO.CO, Jakarta- Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Pahala Nainggolan meminta pemerintah daerah membuka kanal pengaduan terkait penyaluran bantuan sosial Covid-19. “Sangat sedikit daerah yang sudah buka kanal pengaduan,” kata Pahala dalam telekonferensi, Senin, 18 Mei 2020.Pahala mengatakan, permintaan untuk membuka kanal pengaduan sudah tertuang dalam surat edaran KPK.
Menurut Pahala, bantuan sosial banyak dikeluhkan masyarakat dan mereka tidak tahu harus mengadu ke mana. Sejumlah masyarakat sipil, kata Pahala, sudah berinisiatif membentuk kanal pengaduan. Ia pun meminta agar kanal tersebut tersebut diagregasi ke KPK.Nantinya, laporan pengaduan akan diteruskan kepada inspektorat yang ada di daerah untuk ditindaklanjuti. “Kami akan monitor dan melaporkan balik hasilnya,” ujar Pahala.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Dorong Pemda Buka Kanal Pengaduan Terkait Bansos Covid-19Pahala menuturkan, pemda seharusnya membuat kanal pengaduannya sendiri karena banyaknya keluhan masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial.
Baca lebih lajut »
Khofifah Minta Pemda di Jatim Rapid Test di Titik Kerumunan |Republika OnlineKemampuan Pemprov Jatim terbatas sehingga pemda perlu melakukan optimalisasi.
Baca lebih lajut »
Pengacara Imam Nahrawi Minta KPK Usut Dugaan Aliran Dana ke Taufik HidayatDalam persidangan, Taufik disebut telah mengakui bahwa dirinya tidak pernah mendapatkan perintah dari Menpora menjadi perantara uang Rp 1 miliar.
Baca lebih lajut »
Kuasa Hukum Imam Nahrawi Minta KPK Dalami Dugaan Aliran Uang ke Taufik HidayatLa Ode Umar Bonte meminta KPK untuk menindaklanjuti dugaan aliran dana ke Taufik Hidayat.
Baca lebih lajut »
Ada Tata Kelola Inefisien, KPK Minta Kenaikan Iuran BPJS DitinjauMengacu pada hasil kajian tata kelola Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan pada 2019, KPK menemukan tata kelola yang cenderung inefisien dan tidak tepat mengakibatkan keuangan BPJS defisit.
Baca lebih lajut »
Ketua KPK Prihatin dengan Minta Baca Generasi MudaTidak ada kata terlambat untuk membiasakan diri membaca atau menulis.
Baca lebih lajut »