JPNN.com : Ketua Fraksi PAN di DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyebut sikap pihak yang menolak revisi UU Kementerian Negara bakal menjadi masukan
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi PAN di DPR RI Saleh Partaonan Daulay menghargai sikap PDI Perjuangan yang mengindikasikan menolak dilakukannya Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
"Ya, enggak apa-apa. Itu hak PDIP untuk menolak dan di DPR ini banyak UU ditolak, tetapi ada mekanisme dalam pembahasan UU," kata Saleh, Selasa. "Jadi, kalau menyampaikan tidak setuju dan seterusnya, ya, itu bagian dari aspirasi yang harus dikaji. Jadi, bukan berarti buruk juga, saran masukannya itu. Itu baik juga. Nanti tentu akan dikaji juga," kata Saleh.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Zulhas Ungkit 'Nyinyiran' PAN Cuma Bisa Joget: Eh Capres yang Menang Ternyata Gemoy Bisa JogetPAN diketahui mengeluarkan single lagu PAN PAN PAN Terdepan saat masa kampanye Pemilu 2024.
Baca lebih lajut »
Beda Sikap PDIP dan Gerindra Soal Revisi UU Kementerian NegaraSekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan kementerian dibentuk bukan untuk mengakomodir semua kekuatan politik pendukung pemerintah.
Baca lebih lajut »
Sekjen PDIP Hasto Sebut Tak Perlu Revisi UU Kementerian NegaraHasto PDIP sebut tak perlu revisi UU Kementerian.
Baca lebih lajut »
Gerindra Buka Peluang Revisi UU Kementerian Negara, PDIP: Aturan yang Ada Masih VisionerPartai Gerindra membuka peluang untuk melakukan revisi Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Baca lebih lajut »
Gerindra Mau Revisi UU Kementerian Negara, Hasto PDIP Singgung Politik AkomodasiHasto mengingatkan, adanya UU Kementerian Negera ini untuk mencapai tujuan bernegara.
Baca lebih lajut »
Isu Prabowo Tambah Kementerian, Pakar: Revisi UU Kementerian Negara dan Penataan Kabinet Keniscayaan KonstitusionalBerita Isu Prabowo Tambah Kementerian, Pakar: Revisi UU Kementerian Negara dan Penataan Kabinet Keniscayaan Konstitusional terbaru hari ini 2024-05-11 15:29:02 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »