Berita Isu Prabowo Tambah Kementerian, Pakar: Revisi UU Kementerian Negara dan Penataan Kabinet Keniscayaan Konstitusional terbaru hari ini 2024-05-11 15:29:02 dari sumber yang terpercaya
Isu Prabowo Tambah Kementerian, Pakar: Revisi UU Kementerian Negara dan Penataan Kabinet Keniscayaan Konstitusional
"Dengan penegasan, setiap menteri memimpin kementerian negara untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan guna mencapai tujuan negara," ungkapnya. Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, menangkap seorang sopir taksi berinisial IKEP yang mencuri tas milik WNA asal Prancis berinisial DM .
Seiring dengan popularitasnya, Hotman Paris dikelilingi oleh wanita serta bergelimang harta. Meski sudah memiliki kenikmatan dunia justru curhat dengan Aa Gym
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Respons Jokowi Terkait Isu Prabowo akan Tambah Jumlah Kementerian Menjadi 40Menurut Jokowi terkait Kementerian yang akan datang sebaiknya ditanyakan kepada Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih.
Baca lebih lajut »
Respons Isu Prabowo Tambah Kementerian, Ganjar Sebut Politik AkomodasiGanjar mengatakan jumlah kementerian sudah memiliki ketentuan undang-undang (UU) dan pemerintah wajib menjalankannya.
Baca lebih lajut »
Dasco Ngaku Heran Muncul Isu Prabowo Ingin Tambah Kementerian jadi 40Bukan formasi kabinet, Dasco menyebut, Prabowo hingga saat ini masih fokus menyusun janji program selama masa kampanye Pilpres 2024.
Baca lebih lajut »
Gerindra Bingung Muncul Isu Prabowo Bakal Tambah Jumlah Kementerian Jadi 40KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku bingung dengan adanya isu bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto akan menambah jumlah kementerian
Baca lebih lajut »
Revisi UU Kementerian saat Isu Kabinet Prabowo-Gibran Menghangat Dianggap KonstitusionalRencana revisi UU 39/2008 tentang Kementerian Negara saat isu pembentukan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dianggap konstitusional oleh pakar
Baca lebih lajut »
Top 3: Tanggapan Ekonom Indef Terkait Rencana Prabowo Tambah Kementerian Jadi 40Berikut tiga artikel terpopuler di kanal bisnis Liputan6.com yang dirangkum Jumat, 10 Mei 2024.
Baca lebih lajut »