Sebab, haluan negara nantinya berisi pokok-pokok haluan pembangunan nasional yang akan dijalankan oleh lembaga eksekutif.
nantinya berisi pokok-pokok haluan pembangunan nasional yang akan dijalankan oleh lembaga eksekutif.
"Ini mengatur lembaga-lembaga negara yang wewenangnya diberikan UUD, misalnya DPR, DPD, MA, MK. Maka payung hukum yang paling sesuai mengatur wewenang dan tugas masing-masing lembaga negara yang wewenangnya diberikan UUD adalah lewat aturan yang ada di UUD," ujar Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu .Basarah sekaligus memastikan bahwa amendemen konstitusi hanya sebatas pada penambahan kewenangan MPR RI dalam menetapkan haluan negara, bukan yang lain-lain.
Fraksinya akan mengawal amendemen konstitusi itu agar pembahasannya tidak melebar ke mana-mana. Apalagi jika sampai menyentuh tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung."Tidak ada hubungannya dengan tata cara pemilihan presiden. Juga tidak ada kaitannya dengan tata cara pemberhentian presiden," kata Basarah.
Benny mengatakan, setelah era reformasi sebenarnya konsep GBHN masih tetap ada, namun dengan nama yang berbeda, yakni Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.Sistem ini merupakan pengganti dari GBHN dan mulai berlaku sejak 2005. Kemudian sistem tersebut dibagi dalam tahap perencanaan pembangunan dengan periode lima tahunan dan ditetapkan melalui undang-undang.
"Di era reformasi, negara kita juga punya GBHN dengan nama yang beda. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Pendek. Ada UU-nya. Sangat lengkap," kata Benny.dan tidak responsif lagi dengan kondisi saat ini, kita revisi UU-nya agar menjadi lengkap dan lebih responsif. Jangan ganggu konstitusinya," lanjut dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PDI Perjuangan: Presiden prioritaskan menteri dari parpol koalisiSekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan Presiden Jokowi akan memprioritaskan alokasi menteri di kabinet mendatang bagi kalangan parpol ...
Baca lebih lajut »
KPK Usut Aliran Dana Eks Bupati Cirebon ke Acara PDI-P'Saudara Nico Siahaan sudah kami periksa karena yang bersangkutan punya peran dalam acara itu,' kata Febri.
Baca lebih lajut »
Politisi PDI-P anggap KPK hanya lakukan pekerjaan sirkusPolitisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Masinton Pasaribu menganggap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya akan melakukan pekerjaan ala sirkus jika ...
Baca lebih lajut »
PDI Perjuangan Tegaskan Menolak Perppu KPKWacana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait dengan pembatalan revisi Undang-undang (UU) KPK mendapat penolakan sejumlah pihak.
Baca lebih lajut »
PDI Perjuangan respon karikatur Jokowi di Majalah TempoPDI Perjuangan merespon negatif karikatur Presiden Jokowi yang disampaikan Majalah Tempo dalam sampul depan medianya, beberapa edisi belakangan ini.\r\n\r\nSekjen ...
Baca lebih lajut »
PDI Perjuangan Tolak Perppu KPKFraksi PDIP DPR menolak penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait dengan pembatalan revisi...
Baca lebih lajut »