Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, meminta masyarakat mendengar penjelasan pemerintah tentang PPN 12 persen.
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama , Yahya Cholil Staquf, meminta masyarakat untuk mendengarkan penjelasan pemerintah secara utuh tentang kenaikan pajak pertambahan nilai 12 persen. Menurutnya, agar publik dapat memahami maksud dari konteks kenaikan pajak ini yang akan resmi berlaku pada 1 Januari 2025.
Langkah ini bertujuan menjaga keseimbangan fiskal di tengah tantangan ekonomi global,' ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers bertajuk “Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan”, Jakarta, Senin, 16 Desember 2024. Sri Mulyani berujar kebijakan kenaikan pajak penghasilan ini bersifat selektif, dan hanya menyasar barang dan jasa kategori mewah atau premium.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PPN Akan Naik 12% pada 2025, Ketua DPR: Dengarkan Dulu Aspirasi MasyarakatPuan minta pemerintah dengar aspirasi masyarakat sebelum naikkan PPN 12 persen.
Baca lebih lajut »
Rieke Diah Pitaloka Minta Kenaikan PPN Dibatalkan, Sebut Ekonomi Masyarakat Sedang Tidak BaikAnggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah membatalkan kenaikan PPN menjadi 12 persen pada tahun 2025.
Baca lebih lajut »
Soal PPN 12 Persen, DPR Minta Kemenkeu Perjelas Kategori Barang Mewah dan Insentif Masyarakat Kelas BawahBerita Soal PPN 12 Persen, DPR Minta Kemenkeu Perjelas Kategori Barang Mewah dan Insentif Masyarakat Kelas Bawah terbaru hari ini 2024-12-17 06:35:42 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
PPN Naik 12%, Gus Yahya Minta Masyarakat Dengar Penjelasan Pemerintah Secara UtuhJPNN.com : Gus Yahya mengatakan masyarakat perlu mendengar penjelasan pemerintah secara utuh tentang rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen
Baca lebih lajut »
PPN Naik Jadi 12 Persen, Ketum PBNU Bela Pemerintah: Pahami Konteksnya!'Masyarakat perlu memahami konteks, agenda, dan problematika yang melahirkan urgensi penyesuaian pajak ini, serta bagaimana nalar fiskalnya,' ujar Yahya.
Baca lebih lajut »
PPN Listrik PLN 2025: Aturan, Diskon, dan Bebas PPNArtikel ini membahas tentang peraturan terbaru mengenai PPN listrik PLN pada tahun 2025. Termasuk detail tentang persentase PPN, kriteria penerima diskon, dan jumlah pelanggan yang dibebaskan dari PPN.
Baca lebih lajut »