JPNN.com : PB PMII merespons kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai tahun depan.
jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia merespons kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai menjadi 12 persen mulai tahun depan.
Sebab, berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi di kalangan akar rumput masyarakat, mulai dari daya beli masyarakat kelas menengah yang menurun sampai mengganggu produktivitas perusahaan berskala kecil di Indonesia. Sejalan hal itu, Ketua Bidang Ekonomi dan Investasi PB PMII Ramadhan memaparkan proses pengambilan kebijakan kenaikan PPN 12 persen juga dinilai minim dalam mengikutsertakan masyarakat.
PPN 12 Persen Pajak PB PMII Jakarta
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PMII sarankan pemerintah kaji ulang kenaikan PPNPengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menyarankan agar pemerintah mengkaji ulang kebijakan pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ...
Baca lebih lajut »
Prabowo Resmi Terapkan Kenaikan PPN untuk Barang Mewah, Berikut Target Penerimaan PPN Tahun DepanPemerintah resmi menerapakan kenaikan PPN tahun depan untuk barang mewah. Berikut target PPN tahun depan
Baca lebih lajut »
Pengusaha Teriak Minta Kenaikan PPN Jadi 12% Ditunda: Ini Akan Makin Sulit!Apindo meminta pemerintah menunda kenaikan tarif PPN menjadi 12%, mengingat sektor formal akan semakin terbebani di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih.
Baca lebih lajut »
Arsjad Rasjid Minta Pemerintah Tunda Kenaikan PPN Jadi 12%Kadin Indonesia meminta pemerintah menunda kenaikan PPN menjadi 12% yang direncanakan mulai 1 Januari 2025, untuk menjaga daya beli masyarakat dan perekonomian.
Baca lebih lajut »
Mantan Dirjen Pajak Minta Pemerintah Batalkan Kenaikan PPN 12%Mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo meminta pemerintah untuk membatalkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 12% yang akan diterapkan pada 1 Januari 2025. Menurutnya, pemerintah dapat menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk membatalkan aturan tersebut.
Baca lebih lajut »
Rapat Paripurna DPR, Fraksi PDIP Minta Prabowo Tunda Kenaikan PPN 12 PersenBerita Rapat Paripurna DPR, Fraksi PDIP Minta Prabowo Tunda Kenaikan PPN 12 Persen terbaru hari ini 2024-12-05 12:17:48 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »