Mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo meminta pemerintah untuk membatalkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 12% yang akan diterapkan pada 1 Januari 2025. Menurutnya, pemerintah dapat menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk membatalkan aturan tersebut.
Senin, 02 Des 2024 22:28 WIB Mantan Dirjen Pajak, Hadi Poernomo mendesak pemerintah untuk membatalkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Ia menyarankan agar PPN bisa kembali ke 10% dan menyarankan pemerintah untuk menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ( Perppu ) untuk membatalkan aturan tersebut. Menurut Hadi, masih ada waktu satu bulan untuk membatalkan aturan tersebut dan hanya membutuhkan persetujuan dari Presiden.
Ia juga menyoroti pentingnya kejujuran wajib pajak (WP) dalam melaporkan pajak dengan benar dan transparan
Hadi Poernomo PPN 12% PPN 10% Perppu Wajib Pajak Korupsi Transparansi Pajak
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Eks Dirjen Pajak Fuad Bawazier Beberkan Taktik Lawan 'Siluman Pajak'Fuad Bawazier mengungkapkan strategi jitu dirinya dalam melawan siluman pajak alias pengemplang pajak.
Baca lebih lajut »
Inikah Penyebab Pemerintah 'Ngebet' Naikan PPN Jadi 12%?Anny Ratnawati menduga pemerintah butuh tambahan penerimaan pajak untuk membiayai program-program pemerintah baru.
Baca lebih lajut »
Siap-Siap Tambang Ilegal Musnah di Era Prabowo, Ini Buktinya..Pemerintahan era Presiden RI Prabowo Subianto membentuk Dirjen Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum)
Baca lebih lajut »
Aturan Sudah Terbit! Dirjen Penegak Hukum ESDM Bakal TerbentukDirjen Penegakan Hukum ESDM (Dirjen Gakkum) sebentar lagi akan terbentuk
Baca lebih lajut »
Peternak Nangis Darah Susu Impor Bebas Pajak, Ini Kata Bos Bea CukaiIni kata Dirjen Bea Cukai Askolani soal susu impor bebas pajak yang bikin peternak nangis darah.
Baca lebih lajut »
Dirjen Bina Keuangan Daerah dorong sinergi Pemda gali potensi pajakPelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Horas Maurits Panjaitan mendorong sinergi Pemerintah ...
Baca lebih lajut »