Pataka Apresiasi Kenaikan HPP GKP dan Anggaran Revitalisasi Irigasi

Pertanian Berita

Pataka Apresiasi Kenaikan HPP GKP dan Anggaran Revitalisasi Irigasi
PERTANIANHPPGKP
  • 📰 antaranews
  • ⏱ Reading Time:
  • 65 sec. here
  • 8 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 46%
  • Publisher: 78%

Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) mengapresiasi kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) dan anggaran revitalisasi irigasi tahun 2025 menjadi Rp12 triliun.

Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) mengapresiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan harga pembelian pemerintah ( HPP ) gabah kering panen ( GKP ) dari sebelumnya Rp6.000/kg menjadi Rp 6.500/kg. Selain itu, menurut Ketua Pataka Ferry Sitompul, dalam keterangannya di Jakarta, apresiasi juga terkait kenaikan anggaran revitalisasi irigasi tahun 2025 menjadi Rp12 triliun sebagai kebijakan yang menindaklanjuti saran dan rekomendasi Pataka.

'Ini menunjukkan keberpihakan yang serius dalam mewujudkan swasembada pangan dan perlindungan terhadap pertanian dalam negeri,' ujarnya. Dia menambahkan rekomendasi tersebut diberikan berdasarkan hasil Survei Keragaan Produksi dan Harga Beras Nasional, sehingga merupakan hasil olah data secara ilmiah berdasarkan kondisi riil di lapangan. Dikatakannya, pihaknya mengusulkan kenaikan HPP GKP menjadi Rp6.500/kg agar penyerapan GKP untuk dijadikan cadangan pangan pemerintah/cadangan beras pemerintah (CPP/CBP) dapat dilakukan sepanjang tahun. Data menunjukkan bahwa harga GKP di tingkat petani Agustus-Oktober 2024 selalu melebihi HPP, sehingga penyerapan GKP oleh pemerintah kurang optimal. Namun, tambahnya, yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah adalah upaya mengantisipasi dampak dari kenaikan HPP GKP tersebut. 'Pemerintah perlu memastikan harga beras di konsumen tetap bisa terkendali dan tetap terjangkau oleh masyarakat,' katanya. Selain itu, lanjutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk melakukan transformasi dan optimalisasi peran Bulog dalam penyerapan gabah dan beras dalam negeri. Jika diperlukan, menurut Ferry, Perum Bulog bisa terjun ke kecamatan atau desa untuk membeli langsung gabah di petani atau bisa bermitra dengan kelompok tani dan koperasi petan

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

antaranews /  🏆 6. in İD

PERTANIAN HPP GKP Swasembada Pangan IRIGASI

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Petani Harap HPP Gabah Kering Panen 2025 Rp7.000 per KilogramPetani Harap HPP Gabah Kering Panen 2025 Rp7.000 per KilogramAsosiasi dan organisasi petani di Indonesia menginginkan pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di tingkat petani pada tahun 2025 sebesar Rp 7.000 per kilogram. Hal ini sebagai respons atas rencana pemerintah untuk menaikkan HPP GKP menjadi sekitar Rp 6.500-Rp 7.000 per kilogram.
Baca lebih lajut »

Petani Berharap HPP Gabah Naik Jadi Rp 7.000 Per KilogramPetani Berharap HPP Gabah Naik Jadi Rp 7.000 Per KilogramBiaya usaha tani padi yang dibuat sejumlah asosiasi dan organisasi petani belum menghitung dampak PPN 12 persen terhadap sejumlah komponen biaya itu.
Baca lebih lajut »

Gebrakan Ketahanan Pangan, Prabowo Setop Impor dan Naikkan HPP Gabah-JagungGebrakan Ketahanan Pangan, Prabowo Setop Impor dan Naikkan HPP Gabah-JagungZulhas menyebut tak ada kuota impor untuk komoditas beras, jagung hingga garam pada 2025
Baca lebih lajut »

Wihadi Gerindra Sentil Dolfie PDIP: Dia Tak Jelaskan Detail Pasal 7 Ayat 4 UU HPPWihadi Gerindra Sentil Dolfie PDIP: Dia Tak Jelaskan Detail Pasal 7 Ayat 4 UU HPPJPNN.com : Gerindra merespons Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP Dolfie Othniel Frederic Palit yang menyebut pemerintah bisa mengusulkan penurunan
Baca lebih lajut »

Disebut Gerindra Ikut Loloskan PPN 12 Persen, PDIP: RUU HPP Inisiatif JokowiDisebut Gerindra Ikut Loloskan PPN 12 Persen, PDIP: RUU HPP Inisiatif JokowiPolitikus PDIP yang menjadi ketua panja RUU HPP, Dolfie Othniel, menyebut RUU yang menaikkan PPN jadi 12 persen itu adalah inisiatif pemerintahan Jokowi.
Baca lebih lajut »

Disinggung Gerindra soal PPN 12 Persen, PDIP: UU HPP Inisiatif Pemerintahan JokowiDisinggung Gerindra soal PPN 12 Persen, PDIP: UU HPP Inisiatif Pemerintahan JokowiSebagaimana amanat UU HPP, tarif PPN pada 2025 adalah 12 persen yang sebelumnya adalah 11 persen.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-21 09:51:00