PAN Desak Agar Sanksi Pidana Iklan Miras Ada di Omnibus Law. Sanksi pidana iklan minuman keras (miras) harus diakomodir dalam RUU tersebut karena diperlukan untuk menjaga generasi penerus bangsa.
ANGGOTA Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dari Fraksi PAN Guspardi Gaus menilai sanksi pidana iklan minuman keras harus diakomodir dalam RUU tersebut karena diperlukan untuk menjaga generasi penerus bangsa."Kita harus mengedepankan kepentingan generasi muda sebagai generasi harapan bangsa, jangan sampai terjerumus kepada hal-hal negatif," kata Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, hari ini.
Dia menjelaskan Pasal 79 RUU Ciptaker menjadi polemik karena dinilai mengubah atau menghapus sanksi tayangan iklan miras, zat adiktif, dan asusila yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Menurut anggota Komisi II DPR RI itu, miras memberikan banyak dampak buruk sehingga proteksi maksimal harus dilakukan agar anak muda terhindar dari miras.Politisi PAN itu menjelaskan DPR bukan lembaga stempel namun sesuai dengan kewenangan yang dimiliki maka draf RUU Cipta Kerja bisa saja diubah. Hal itu menurut dia tentunya atas kesepakatan dan persetujuan lintas fraksi bersama pihak pemerintah.
"Jadi di dalam pembahasan RUU ini bisa saja ada hal-hal yang tidak ada kita buat aturan baru dan bisa juga ada hal-hal yang tidak sesuai kita selaraskan dan ada pula ada hal-hal yang tidak perlu kita buang," katanya. Guspardi berharap seluruh fraksi di DPR memiliki pemahaman yang sama sehingga upaya melonggarkan dan mempromosikan miras jangan hanya diganjar sanksi administrasi saja tetapi harus diancam dengan sanksi pidana.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PSI Desak DKI Terapkan Sanksi Pidana Bagi Pelanggar PSBB TransisiSanksi pidana bagi pelanggar PSBB Transisi sebenarnya sudah diatur dalam pergub Anies pada 30 April lalu, namun tak kunjung diberlakukan.
Baca lebih lajut »
Berani Melawan Keputusan, DPP PAN Pecat Ketua DPD PAN SlemanDewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) memecat Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Sleman Sadar Narima...
Baca lebih lajut »
Uni Eropa Tolak Kemenangan Lukashenko, Sanksi ke Belarus Segera BerlakuKanselir Jerman Angela Merkel mengatakan kepada wartawan, bahwa Uni Eropa menolak hasil pilpres karena 'tidak bebas atau tidak adil'.
Baca lebih lajut »
Uni Eropa Tetapkan Sanksi Finansial Untuk Pejabat BelarusUni Eropa menetapkan sanksi berat untuk pejabat-pejabat Belarus berupaka hukuman finansial. Hal itu untuk merespon kisruh pasca Pilpres Belarus.
Baca lebih lajut »
Gelar Penyelidikan Hari Ini, FIM Siap Sanksi Biang Kerok Kecelakaan Horor MotoGP Austria 2020FIM memanggil empat pembalap yang terlibat kecelakaan pada MotoGP Austria 2020, Kamis (20/8/2020).
Baca lebih lajut »