Menteri Luar Negeri Pakistan dan Iran membahas situasi di Timur Tengah dan mengecam rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merelokasi warga Palestina. Keduanya menyatakan dukungan mereka untuk solusi dua negara dan menuntut agar Israel bertanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional di Gaza.
Menteri Luar Negeri Pakistan dan Iran, Ishaq Dar dan Seyyed Abbas Araghchi, baru saja mengadakan percakapan telepon untuk membahas situasi yang terus memburuk di Timur Tengah, khususnya di Jalur Gaza . Keduanya menyatakan keprihatinan mendalam atas penderitaan warga Palestina yang dipaksa menghadapi gencatan senjata yang tidak adil dan rencana kontroversial Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merelokasi warga Palestina.
Dar menekankan bahwa tanah Palestina secara sah milik rakyat Palestina dan solusi dua negara, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB, adalah satu-satunya pilihan yang adil dan layak. Pakistan berkomitmen untuk terus mendukung pembentukan negara Palestina yang berdaulat, independen, dan berkesinambungan berdasarkan perbatasan pra-1967, dengan Al-Quds Al-Sharif sebagai ibu kotanya. Dar juga menyampaikan dukungan Pakistan untuk diselenggarakannya pertemuan luar biasa para menteri luar negeri Organisasi Kerjasama Islam (OKI) guna membahas krisis ini secara mendalam. Gencatan senjata yang dimulai pada 19 Januari di Gaza hanya memberikan jeda singkat dalam konflik yang telah menewaskan lebih dari 47.500 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak. Perang ini juga mengakibatkan kerusakan yang luas di wilayah tersebut. Komunitas internasional terus menuntut agar Israel menghentikan agresi terhadap warga Palestina dan bertanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Selain itu, Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas agresi yang dilakukan di Jalur Gaza. Pertemuan antara Menteri Luar Negeri Pakistan dan Iran merupakan bagian penting dari upaya untuk memperjuangkan keadilan bagi warga Palestina dan menekan Israel agar menghentikan agresi terhadap mereka. Dukungan internasional bagi Palestina semakin penting dalam menghadapi tekanan dan tindakan ilegal Israel. Pertemuan OKI menjadi kesempatan untuk menyuarakan keprihatinan global dan mencari solusi politik yang adil dan berkelanjutan untuk konflik ini.
PALESTINA IMAS GAZA TRUMP OKI PERANG
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Iran Kecam Usulan Trump untuk Relokasi Warga Palestina, Sebut Sebagai Upaya Pembersihan EtnisIran kecam usul Trump relokasi warga Gaza, sebut potensi pembersihan etnis. Iran tegaskan dukungan untuk Palestina dan hak menentukan nasib sendiri.
Baca lebih lajut »
Gencatan Senjata Palestina-Israel: Kemenangan Bagi Kemanusiaan dan Babak Baru Perjuangan PalestinaWamenlu RI Anis Matta mengapresiasi gencatan senjata antara Palestina dan Israel sebagai kemenangan bagi keadilan dan kemanusiaan. Ia mendorong dukungan untuk pembangunan kembali Gaza dan menuntut pertanggungjawaban Israel atas genosida di Gaza.
Baca lebih lajut »
Kementerian Kesehatan Palestina: 70 Warga Palestina Tewas dalam Serangan IsraelSerangan Israel di Tepi Barat terus berlanjut, menewaskan 70 warga Palestina sejak awal tahun ini. Juru bicara Palestina mendakwa serangan tersebut merupakan upaya pembersihan etnis. Sementara itu, Perdana Menteri Israel bersiap untuk membahas gencatan senjata dengan Hamas di Washington.
Baca lebih lajut »
Rencana Trump untuk Pemindahan Warga Palestina dari Gaza Dihakimi KerasRencana Presiden AS Donald Trump untuk 'mengambil alih' Jalur Gaza dan memindahkan penduduknya ke negara-negara tetangga menuai kecaman keras dari berbagai pihak, termasuk organisasi Islam, sekutu AS di kawasan, negara-negara Eropa, dan organisasi hak asasi manusia. Kritikus menyebut rencana tersebut melanggar hukum internasional, mengabaikan solusi dua negara, dan berpotensi memicu 'pembersihan etnis'.
Baca lebih lajut »
Kementerian Luar Negeri Malaysia Menolak Ide Trump untuk Relokasi Warga Palestina di GazaRelokasi terhadap warga Palestina di Gaza adalah tindakan pembersihan etnis dan melanggar hukum internasional.
Baca lebih lajut »
Duta Palestina Kecam Usul Trump untuk Mengambil Alih GazaRiyad Mansour, Duta Besar Palestina untuk PBB mengecam usul Presiden AS Donald Trump agar AS mengambil alih kepemilikan Jalur Gaza, membangunnya kembali dan menjadikannya 'Riviera Timur Tengah'. Banyak negara, termasuk sekutu dan musuh AS, mengecam usul tersebut dan menyatakan dukungan mereka untuk solusi dua negara.
Baca lebih lajut »