Keputusan penonaktifan 75 pegawai KPK bisa dipertanggungjawabkan. Baca selengkapnya, klik 👇👇👇 KPK
dan akrobat politik kepada lembaga-lembaga di luar Badan Peradilan, menciptakan kegaduhan,dan mengabaikan upaya hukum yang ada.Jokowi Diminta Tak Terjebak dengan Permintaan Koalisi Guru Besar Soal Pengaktifkan Kembali 75 Pegawai KPK
"Nyatanya, Bambang Widjojanto, Koalisi Guru Besar Antikorupsi, ICW mengabaikan upaya hukum dan memilih cara politisasi kasus 75 Pegawai KPK nonaktif, dengan membawa kasus ini ke Presiden, Komnas HAM dan Kapolri.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
5 Tanggapan Novel Baswedan Terkait Pemecatan 51 dari 75 Pegawai KPKPenyidik senior KPK Novel Baswedan menilai, ada persekongkolan di balik pemecatan 51 pegawai lembaga antirasuah tersebut.
Baca lebih lajut »
Pakar Hukum Tata Negara: Sudah Terlambat Ributkan Hasil TWK Pegawai KPKAndi menambahkan, telatnya polemik saat ini makin dipersulit dengan PP 41 /2020 sebagai turunan dari beleid yang disahkan pada 2019 tersebut.
Baca lebih lajut »
Pakar Hukum Dukung Penegasan Moeldoko Soal TWK di KPKMasyarakat diminta untuk segera menyudahi polemik yang menurutnya tidak konstruktif berkenaan dengan persoalan tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK.
Baca lebih lajut »
Pakar Hukum: Lembaga Hebat Seperti KPK Harus Merah PutihRomli mengatakan, pengumuman secara terbuka harus dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan lembaga KPK bagi kepentingan oknum yang tidak bertanggung jawab.
Baca lebih lajut »
Direktur KPK Siap Debat Terbuka Lawan Ketua KPK soal Wawasan KebangsaanDirektur Sosialisasi & Kampanye Antikorupsi KPK Giri Suprapdiono siap menerima tantangan debat dengan Ketua KPK Firli Bahuri tentang wawasan kebangsaan.
Baca lebih lajut »
Pimpinan KPK Bahas Usulan Tunda Lantik Pegawai KPK BesokPimpinan KPK akan membahas permintaan penundaan pelantikan pegawai KPK lolos TWK pada Senin (31/5) besok.
Baca lebih lajut »