'Yang paling parah kalau narasi presiden dipilih MPR dikembalikan lagi. Jadi saya melihatnya beyond GBHN,' kata Bivitri Susanti.
- Pimpinan MPR menemui Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk berdiskusi terkait amendemen Undang-Undang Dasar 1945 terkait GBHN. Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti tak mempermasalahkan bila amandemen hanya terkait GBHN.
"Pertanyaannya kan amandemennya apa, yang didorong PDIP maksud saya kan itu GBHN. Kalau GBHN itu implikasinya tidak ada, saya mempertanyakan GBHN itu ide siapa. GBHN yang akan diusulkan sekarang sebenarnya nggak kompatibel. Karena sekarang presiden nggak bisa diturunkan karena alasan politik," kata Bivitri saat dihubungi, Kamis .Salah satu pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan ini mengingatkan peluang adanya pemilihan dikembalikan ke MPR.
"Yang paling parah kalau narasi presiden dipilih MPR dikembalikan lagi. Jadi saya melihatnya beyond GBHN. Kalau ini sampai goal, nanti tahun depan akan amandemen lagi, amendemen lagi. Nanti merusak tata negara kita. Ini kan gagasannya sudah liar nih," ucap Bivitri. Bivitri mengaku heran dengan wacana melakukan amandemen UUD 1945. Dia menyinggung ada isu yang lebih penting dan harus dikawal seperti UU KPK hingga KUHP.
"Gagasan ini kan muncul dari MPR, kita masyarakat nggak pernah ngomongin GBHN kok. Kita ngomongin KPK, KUHP, tiba-tiba memasukkan GBHN ke konstitusi. Karena itu nggak ada urgensinya. Implikasi ke tata negaraan, tapi kalau misal ke hal lain. Kalau menurut saya memasukkan GBHN itu, sebenarnya tujuan tidak berhenti di GBHN sendiri. Saya menduga ada intensi, ada niat supaya ada amendemen ke hal-hal berikutnya. Seperti kotak pandora," tutur Bivitri.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Berdalih Hidupkan GBHN, PDIP Ngotot Amandemen UUD 1945 Alasannya... - Teras.IDWakil Ketua MPR dari PDIP, Ahmad Basarah mengklaim amandemen tak akan menyentuh pasal 6A dan 7A UUD 1945 yang berkaitan dengan pemilihan dan pemakzulan presiden .... - Artikel asli dimuat di mitra Teras yakni: JogloSemarNews -
Baca lebih lajut »
Jika Cuma Mau Hidupkan GBHN, Fraksi Demokrat: Tak Perlu Amendemen UUD 1945Ketua Fraksi Partai Demokrat di MPR Benny K. Harman berpendapat, amendemen UUD 1945 tidak diperlukan untuk menghidupkan kembali haluan negara. Nasional
Baca lebih lajut »
PDI-P: Amendemen UUD 1945 Hanya Terkait Wewenang MPR Tetapkan GBHNFraksi PDI-P mengusulkan perubahan UUD 1945 hanya terbatas pada penambahan kewenangan MPR dalam menetapkan haluan negara.
Baca lebih lajut »
Fraksi-fraksi MPR Tak Satu Suara soal Cara Hidupkan Lagi GBHNGBHN sudah mati sejak 2004. Kini MPR hendak membangkitkannya kembali dengan nama 'haluan negara'. Soal cara, fraksi-fraksi di MPR tak satu suara... GBHN MPR
Baca lebih lajut »
Amendemen UUD hanya Terbatas GBHNMenurut Fadel, agenda silaturahim pimpinan MPR dengan Megawati untuk menyerahkan undangan pelantikan presiden dan wapres terpilih, Minggu (20/10).
Baca lebih lajut »
Pakar Mikro Ekspresi Analisa soal Kemesraan Raffi Ahmad-Nagita Slavina: Ada Ketidaknyamanan - Tribun WowPasangan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mendapatkan sorotan karena dianggap memamerkan kemesraan hanya di depan kamera.
Baca lebih lajut »