Menurut Fadel, agenda silaturahim pimpinan MPR dengan Megawati untuk menyerahkan undangan pelantikan presiden dan wapres terpilih, Minggu (20/10).
WAKIL Ketua MPR RI, Fadel Muhammad, mengatakan kunjungan pimpinan MPR menemui Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri untuk meminta pandangan Megawati terkait rencana amendemen UUD 1945 yang akan dilakukan oleh MPR. "Kami juga ingin mendengar dari Megawati, kira-kira bagaimana pemikiran beliau tentang amendemen UUD 1945," katanya di depan kediaman Megawati di Jakarta, kemarin.
Fadel mengatakan MPR juga akan meminta masukan terkait amendemen UUD 1945 kepada Presiden dan para ketua umum partai politik. "Akan kami datangi partai lain dan akan segera bertemu Presiden dan pimpinan partai lain untuk konsultasi melihat perkembangan yang ada," ujarnya. "Meski kami sebagai anggota DPD RI, jumlah orangnya lebih besar di MPR, yaitu 136 orang, kami terus koordinasi dengan partai-partai yang ada," katanya.
Dengan adanya gagasan agar amendemen UUD 1945 juga akan menyasar penataan sistem presidensial, Arsul memastikan amendemen tidak akan sampai ke topik itu. "Enggak. Cuma itu saja . Ibu Mega minta kata terbatas itu harus dicetak tebal dan dibesarkan agar orang tidak berpikir lain," tegasnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PDI-P: Amendemen UUD 1945 Hanya Terkait Wewenang MPR Tetapkan GBHNFraksi PDI-P mengusulkan perubahan UUD 1945 hanya terbatas pada penambahan kewenangan MPR dalam menetapkan haluan negara.
Baca lebih lajut »
Jika Cuma Mau Hidupkan GBHN, Fraksi Demokrat: Tak Perlu Amendemen UUD 1945Ketua Fraksi Partai Demokrat di MPR Benny K. Harman berpendapat, amendemen UUD 1945 tidak diperlukan untuk menghidupkan kembali haluan negara. Nasional
Baca lebih lajut »
MPR tak Ingin Terburu-buru Amendemen UUD 1945KESEPULUH pimpinan MPR RI sedang menimbang perlu atau tidaknya pelaksanaan amendemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945.
Baca lebih lajut »
Demokrat Tolak Rencana MPR Amendemen UUD 1945Menurut Demokrat, DPR dan pemerintah seharusnya merevisi Undang-undang yang memuat tentang RPJMN/RPJPN ketimbang harus melakukan amandemen UUD 1945.
Baca lebih lajut »
PPP Buka Pintu Amendemen UUD 1945 Asal Publik Dilibatkan'PPP tidak menutup pintu terhadap wacana amandemen kelima UUD 1945. Namun, PPP meminta agar ruang konsultasi publiknya dibuka seluas-luasnya,' kata Arsul. AmandemenUUD1945 PPP
Baca lebih lajut »
Bamsoet: MPR tak Mau Grasa Grusu Soal Amendemen UUD 1945 | Republika OnlineMPR tidak boleh menutup diri dari wacana amandemen yang direkomendasikan.
Baca lebih lajut »