Pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai kritik dari pakar hukum tata negara. Feri Amsari menilai wacana tersebut lucu dan tidak tepat.
Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal wacana kepala daerah kembali dipilih lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) banyak yang lucu dan tidak tepat. Penilaian itu disampaikan Feri saat mengisi siniar di kanal YouTube politikus NasDem Akbar Faizal. “Apa yang disampaikan presiden bagi kita itu banyak yang lucu sekaligus tak tepat.
Kenapa ada lucu dan tidak tepat? Ada beberapa elemen yang saya cermati,” kata Feri dalam video yang diunggah pada Senin, 23 Desember 2024 itu. Diketahui, wacana kepala daerah dipilih DPRD mencuat akhir-akhir ini setelah dilontarkan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dalam HUT ke-60 partainya pada Kamis, 12 Desember 2024. Bahlil meminta izin kepada Prabowo yang hadir untuk merumuskan formulasi baru sistem politik di Indonesia, yang dinilainya berbiaya tinggi. Dalam penjelasannya, ia menyebut harus ada formulasi yang tepat untuk sistem politik yang benar-benar baik untuk rakyat dan negara demi mewujudkan cita-cita proklamasi. Bahlil juga yakin berbagai kalangan mempertanyakan sistem politik yang terjadi saat ini, khususnya setelah pilkada 2024. “Dan saya pikir Pak Presiden, kalau memang partai lain belum mau menginisiasi, izinkan kami Golkar memulai dialektika ini, kami akan merumuskan, kami akan memberikan satu pemikiran-pemikiran yang baik,” kata Bahlil dalam agenda di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat itu. Dalam sambutannya di acara itu, Presiden Prabowo sepaham dengan Bahlil dan mengusulkan agar pemilihan kepala daerah atau pilkada diselenggarakan lewat DPRD. Menurut Prabowo, opsi itu dilakukan untuk menekan banyaknya anggaran yang dialokasikan. Anggaran sebesar itu menurutnya lebih baik digunakan untuk rakyat. “Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih gubernur, milih bupat
PILKADA DPRD PANGKAHUKUM PRABOWOSUBIANTO Bahlillahadalia
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Menteri Hukum Sebut Usulan Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD Wacana yang BaikMenteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut usulan Presiden Prabowo bahwa kepala daerah dipilih anggota DPR merupakan wacana menarik yang patut dipertimbangkan.
Baca lebih lajut »
Usulan Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD Dikomentari Menteri HukumBerita Usulan Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD Dikomentari Menteri Hukum terbaru hari ini 2024-12-14 00:01:20 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Prabowo Wacanakan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Perludem: Bukan Soal Sistem Tapi Lemahnya Penegakan HukumUsulan Prabowo untuk memilih Kepala Daerah oleh DPRD menimbulkan pro dan kontra. Tokoh politik dan pengamat berikan tanggapan.
Baca lebih lajut »
Pakar Hukum: Putusan BANI Cacat Hukum dalam Sengketa Museum Soeharto di TMIIJPNN.com : Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi angkat bicara terkait sengketa pengelolaan museum Soeharto di TMII.
Baca lebih lajut »
Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Kembali Mencuat, Pakar kepemiluan Pernah Bilang BeginiPrabowo mengusulkan agar pesta demokrasi untuk memilih DPRD saja. Setelah itu, DPRD yang nanti akan memilih gubernur hingga bupati.
Baca lebih lajut »
Soal Usulan Gubernur-Wagub Dipilih DPRD, Ketua DPRD Jakarta Bilang BeginiBerita Soal Usulan Gubernur-Wagub Dipilih DPRD, Ketua DPRD Jakarta Bilang Begini terbaru hari ini 2024-12-18 15:48:10 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »