Pakar Hukum Bantah Paloh soal Perpu KPK dan Pemakzulan Jokowi

Indonesia Berita Berita

Pakar Hukum Bantah Paloh soal Perpu KPK dan Pemakzulan Jokowi
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 korantempo
  • ⏱ Reading Time:
  • 18 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 10%
  • Publisher: 51%

Surya Paloh mengklaim Jokowi dan partai koalisi berpendapat tak akan mengeluarkan Perpu KPK.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Kepala Jentera School of Law, Bivitri Susanti, membantah pernyataan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, yang menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi bisa dimakzulkan jika mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi . 'Salah,' katanya dalam keterangan tertulis, Kamis, 3 Oktober 2019.

Ia menuturkan saat ini seorang presiden baru bisa dijatuhkan untuk alasan-alasan hukum dan melalui proses panjang. 'Jadi begitu, ya. Janganlah bikin narasi-narasi yang menyesatkan dan 'menakut-nakuti' presiden dan para pendukungnya bahwa kalau perpu keluar presiden bisa dijatuhkan. Tidak semudah itu,' kata Bivitri.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

korantempo /  🏆 38. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Jika Jokowi Terbitkan Perpu KPK, JK: Di Mana Wibawa Pemerintah?Jika Jokowi Terbitkan Perpu KPK, JK: Di Mana Wibawa Pemerintah?JK: 'Baru saja Presiden teken berlaku, langsung Presiden sendiri tarik. Kan tidak bagus. Di mana kita mau tempatkan kewibawaan pemerintah kalau baru teken berlaku, kemudian kita tarik? Logikanya di mana?'
Baca lebih lajut »

Rencana Perpu KPK, Jokowi Punya Kartu Sakti Bila Partai Menolak - Viral - www.indonesiana.idRencana Perpu KPK, Jokowi Punya Kartu Sakti Bila Partai Menolak - Viral - www.indonesiana.idMenghadapi penolakan itu, Jokowi sebetulnya memiliki kartu sakti. Peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris mengatakan tak masalah jika Perpu KPK yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo mengecewakan partai politik dan anggota DPR.
Baca lebih lajut »

Soal Penerbitan Perpu, KPK: Kuncinya di Presiden JokowiSoal Penerbitan Perpu, KPK: Kuncinya di Presiden JokowiJuru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan KPK tidak dalam posisi menanggapi polemik penerbitan Perpu KPK.
Baca lebih lajut »

Yasonna Laoly Gandoli Jokowi Mengeluarkan Perpu KPKYasonna Laoly Gandoli Jokowi Mengeluarkan Perpu KPKAnggota DPR dari PDIP Yasonna Laoly meminta Jokowi tidak mengeluarkan Perpu KPK.
Baca lebih lajut »

Paloh Sebut Jokowi-Parpol Pengusung Sepakat Tolak Perppu KPKPaloh Sebut Jokowi-Parpol Pengusung Sepakat Tolak Perppu KPKKetua Umum NasDem, Surya Paloh menyebut ada pertemuan antara Jokowi dan parpol pengusung, yang menyepakati penolakan Perppu KPK.
Baca lebih lajut »

Isyarat Surya Paloh soal Jokowi dan Parpol Pendukung Tak Mau Perppu KPKMenurut Surya Paloh, pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan para ketua umum partai politik pendukungnya sudah menyepakati bahwa perppu bukan opsi untuk polemik soal UU KPK. PerppuKPK
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-04-06 11:48:29