JK: 'Baru saja Presiden teken berlaku, langsung Presiden sendiri tarik. Kan tidak bagus. Di mana kita mau tempatkan kewibawaan pemerintah kalau baru teken berlaku, kemudian kita tarik? Logikanya di mana?'
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai saat ini Presiden Joko Widodo tak perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau Perpu KPK. Ia mengatakan dengan mengeluarkan Perpu KPK, Jokowi akan terlihat tak konsisten.'Baru saja Presiden teken berlaku, langsung Presiden sendiri tarik. Kan tidak bagus.
Meski begitu, JK menilai walau pun Jokowi memang mengeluarkan Perpu KPK, tak akan menjamin bahwa tekanan kepada dirinya akan selesai. JK lebih menyarankan jalur konstitusional lewat gugatan ke Mahkamah Konstitusi.'Ada jalan yang konstitusional, yaitu judicial review di MK. Itu jalan yang terbaik karena itu lebih baik tetap gitu. Kalau Perpu itu masih banyak pro kontranya,' kata JK.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Demokrat Nilai Belum Ada Urgensi Jokowi Terbitkan Perpu KPKWakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan menilai belum ada urgensi Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu KPK.
Baca lebih lajut »
Soal Perpu KPK, PDIP: Jangan Jebak Jokowi Jadi InkonstitusionalAnggota Komisi Hukum Fraksi PDIP, Arteria Dahlan meminta Presiden Jokowi tak hanya mendengar para pembisiknya terkait penerbitan Perpu KPK.
Baca lebih lajut »
Yasonna Laoly: Jokowi Ditekan-tekan soal Perpu KPKYasonna: 'Bagaimana? Ini kan UU baru disahkan, Presiden ditekan-tekan (keluarkan Perpu). Dia ramai kan karena ditekan-tekan.'
Baca lebih lajut »
Fadli Zon Minta Jokowi Dengar Rakyat untuk Terbitkan Perpu KPKFadli Zon: 'Saya kira faktor masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, mahasiswa itu harus jadi perhatian penting, harus didengar, karena saya kira ini sebuah aspirasi yang sekarang jadi perhatian publik.'
Baca lebih lajut »
Soal Perpu KPK: Jokowi Tersandera Sikap PDIP, Manuver PKS Keren - Viral - www.indonesiana.idTerjadi sedikit pergeseran sikap di kalangan partai politik mengenai rencana Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpu untuk membatalkan revisi UU KPK. Sebagian besar partai politik menolak rencana itu, baik secara terang-terangan maupun diplomatis.
Baca lebih lajut »
Perpu KPK: Oposisi Setuju, Mayoritas Koalisi Jokowi MenolakBerbeda dengan partai oposisi lainnya, Demokrat, tidak sepakat jika Preiden Jokowi penerbitan Perpu KPK.
Baca lebih lajut »