Soal Perpu KPK: Jokowi Tersandera Sikap PDIP, Manuver PKS Keren
Terjadi sedikit pergeseran sikap di kalangan partai politik mengenai rencana Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpu untuk membatalkan revisi UU KPK. Sebagian besar partai politik umumnya menolak rencana itu, baik secara terang-terangan maupun diplomatis.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan UU itu seharusnya dilaksanakan terlebih dulu, baru dievaluasi dan diubah jika efeknya negatif."Maka mengubah undang-undang dengan perpu sebelum undang-undang itu dijalankan adalah sikap yang kurang tepat,"Dua hari kemudian, anggota Komisi Hukum Fraksi PDIP, Arteria Dahlan menegaskan sikap serupa.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan mendukung Jokowi segera perpu untuk membatalkan revisi UU KPK."Saya dukung pemerintah segera terbitkan perpu," Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 30 September 2019.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Soal Perpu KPK, PDIP: Jangan Jebak Jokowi Jadi InkonstitusionalAnggota Komisi Hukum Fraksi PDIP, Arteria Dahlan meminta Presiden Jokowi tak hanya mendengar para pembisiknya terkait penerbitan Perpu KPK.
Baca lebih lajut »
Yasonna Laoly: Jokowi Ditekan-tekan soal Perpu KPKYasonna: 'Bagaimana? Ini kan UU baru disahkan, Presiden ditekan-tekan (keluarkan Perpu). Dia ramai kan karena ditekan-tekan.'
Baca lebih lajut »
Perpu Jokowi Dinanti-nanti, Inilah 26 Bukti KPK Dikebiri - Viral - www.indonesiana.idRencana Presiden Joko Widodo untuk membuat Perpu mengenai pembatalan revisi UU KPK masih ditunggu. Jokowi mempertimbangkan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu setelah demonstrasi merebak di mana-mana.
Baca lebih lajut »
Demokrat Nilai Belum Ada Urgensi Jokowi Terbitkan Perpu KPKWakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan menilai belum ada urgensi Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu KPK.
Baca lebih lajut »
Fadli Zon Minta Jokowi Dengar Rakyat untuk Terbitkan Perpu KPKFadli Zon: 'Saya kira faktor masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, mahasiswa itu harus jadi perhatian penting, harus didengar, karena saya kira ini sebuah aspirasi yang sekarang jadi perhatian publik.'
Baca lebih lajut »
Fahri Hamzah Blak-blakan soal Jokowi dan KPKWakil Ketua DPR Fahri Hamzah dalam wawancara khusus bersama CNNIndonesia.com menegaskan kinerja DPR tak bisa diukur oleh jumlah UU dan kehadirannya.
Baca lebih lajut »