Ombudsman Sebut Pembiaran APD Langka Adalah Maladministrasi

Indonesia Berita Berita

Ombudsman Sebut Pembiaran APD Langka Adalah Maladministrasi
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 CNN Indonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 1 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 4%
  • Publisher: 53%

Anggota Ombudsman menyatakan pembiaran pemerintah atas kelangkaan masker dan APD telah membuat kebutuhan dan pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.

Terkait kelangkaan bahan baku, ia pun meminta Kementerian Kesehatan atau institusi terkait untuk mengusulkan larangan ekspor bahan baku pada Kementerian Perdagangan.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

CNN Indonesia /  🏆 27. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Pembiaran Kelangkaan Masker dan APD Termasuk MaladministrasiPembiaran Kelangkaan Masker dan APD Termasuk MaladministrasiPembiaran yang dilakukan pemerintah terhadap kelangkaan masker dan alat pelindung diri (APD) di tengah penyebaran virus korona (covid-19) merupakan maladministrasi.
Baca lebih lajut »

Ombudsman: Membiarkan Masker dan APD Langka Itu MaladministrasiOmbudsman: Membiarkan Masker dan APD Langka Itu MaladministrasiOmbudsman Republik Indonesia menyatakan Pemerintah membiarkan situasi langka masker dan alat pelindung diri atau APD pada saat corona sebagai maladministrasi.
Baca lebih lajut »

Ombudsman: Membiarkan Kelangkaan Masker dan APD Adalah MaladministrasiOmbudsman: Membiarkan Kelangkaan Masker dan APD Adalah MaladministrasiJika pemerintah menyadari kekurangan masker dan APD, semestinya produsen dalam negeri diikat dengan kewajiban tertentu.
Baca lebih lajut »

Ombudsman: Masker dan APD Langka saat Wabah Corona, Pemerintah MaladministrasiOmbudsman: Masker dan APD Langka saat Wabah Corona, Pemerintah MaladministrasiPelarangan dan pembatasan ekspor masker dan APD tersebut juga bisa diatur ke dalam Peraturan Menteri Perdagangan. sehingga, Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai dapat mencegah ekspor produk tersebut.
Baca lebih lajut »

Ombudsman: Ekspor Masker dan APD Merupakan Maladministrasi |Republika OnlineOmbudsman: Ekspor Masker dan APD Merupakan Maladministrasi |Republika OnlinePemerintah seharusnya menerbitkan kebijakan larangan ekspor masker dan APD.
Baca lebih lajut »

Muslim India Berikan Bantuan APD Kepada Petugas Medis |Republika OnlineMuslim India Berikan Bantuan APD Kepada Petugas Medis |Republika OnlineTenaga medis di India harus memiliki APD yang memadai.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-11 04:32:07