Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan OJK telah memblokir lebih dari 8.000 rekening guna memberantas ...
Jakarta - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Dian Ediana Rae mengatakan OJK telah memblokir lebih dari 8.000 rekening guna memberantas judi dalam jaringan di Indonesia.
Berdasarkan hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK triwulan III-2024, semua bank telah memiliki sistem untuk mendeteksi rekening judi online. Dalam hal ini, Enhance Due Diligence merupakan kegiatan identifikasi, verifikasi dan pemantauan secara lebih mendalam atas nasabah yang terindikasi terkait transaksi judi online.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Waduh Google Didenda Rusia US2.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000Pemerintah Rusia menuntut Google membayar denda lebih dari 2 undecillion rubel karena menolak membuka blokir beberapa saluran pro-Rusia di YouTube
Baca lebih lajut »
Rusia Denda Google USD20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000, Kok Bisa?Langkah mengejutkan dilakukan Rusia dengan mendenda Google senilai USD20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 atau USD20 desiliun.
Baca lebih lajut »
OJK Nilai Proses Politik di Daerah Jadi Biang Kerok Banyak BPR TumbangKepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan, kebanyakan pemilik saham BPR merupakan pemerintah daerah.
Baca lebih lajut »
OJK perkuat perbankan syariah dukung pertumbuhan ekonomiKepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan OJK terus berupaya mengembangkan industri perbankan syariah yang ...
Baca lebih lajut »
Eks Ketua OJK Jadi Kepala Badan Pengelola Investasi, Ini TugasnyaMuliaman mengatakan, BP Investasi Danantara bertugas untuk mengelola investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca lebih lajut »
OJK Resmi Larang BPR Dimiliki Kepala Daerah, Ini Alasannyaguna menekan bertambahnya jumlah BPR yang tutup, OJK telah membuat kebijakan baru yang melarang BPR dimiliki oleh berbagai kepala pemerintah daerah.
Baca lebih lajut »