Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan, kebanyakan pemilik saham BPR merupakan pemerintah daerah.
"Tentu saja kalau pemerintah daerah maupun pemerintah pusat kalau mau meng-inject modal itu memerlukan waktu yang sangat lama, proses politiknya ada. Sementara kalau BPR sebagai bank itu tentu saja memerlukan rescue yang sangat cepat," ujarnya, dalam Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah, di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Senin .). Sehingga, pemeritah daerah tak boleh terjun langsung kendalikan BPR .
Menurut Dian, jika dikendalikan oleh BPD, maka BPR punya bekingan jika tak memiliki modal yang cukup. Sebab, BPD memiliki modal yang kuat, selain itu tata kelola BPD juga lebih proper dibanding BPR. "Jadi BPD ini pertama kita asumsikan dia lebih kuat dalam segala hal dia lebih kuat, termasuk dalam permodalan dan lain sebagainya, governance apalagi ya. Itu diharapkan kita akan lebih baik, sehingga ke depannya nanti adalah kalau ada terjadi sesuatu permasalahan dengan BPR, itu BPR bisa di-rescue dengan cepat," beber dia.2. PT BPR Sumber Artha Waru Agung Sidoarjo6. PT BPR Bank Pasar Bhakti9. Koperasi BPR Wijaya Kusuma13.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
OJK cabut izin usaha PT BPR Nature Primadana CapitalOtoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Nature Primadana Capital di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, karena BPR tersebut tidak ...
Baca lebih lajut »
Tantangan Makin Berat, OJK Beberkan Jurus Biar BPR Nggak TumbangDinamika ekonomi global dan domestik membawa tantangan bagi industri perbankan, termasuk BPR dan BPRS.
Baca lebih lajut »
OJK Cabut 15 Izin Usaha BPR-BPRS Sepanjang 2024Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan sudah mencabut 15 izin usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR)/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) selama tahun 2024.
Baca lebih lajut »
OJK Cabut Izin Usaha 15 BPR dan BPRSOtoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha total 15 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) karena adanya penyimpangan dalam operasional bank.
Baca lebih lajut »
OJK cabut izin 15 BPR dan BPRS guna melindungi konsumenOtoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin 15 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) selama tahun 2024 hingga saat ini guna memperkuat ...
Baca lebih lajut »
OJK Cabut Izin 15 BPR dan BPRSOtoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha terhadap 15 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) karena pemegang saham dan pengurus tidak mampu melakukan upaya penyehatan. OJK terus melakukan pengawasan terhadap BPR/BPRS yang sedang dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan.
Baca lebih lajut »