Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) pemilihan kepala daerah karena pihaknya belum membahas Ranperda ...
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno didampingi Sekda Alwis. ANTARA SUMBAR/Miko Elfisha
"Anggaran Pilkada 2020 itu menggunakan APBD 2020. Itu 'kan belum dibahas. Bagaimana cara kami membuat MoU, sementara sumber dananya belum jelas?" kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di Padang, Minggu. Irwan mengakui memang ada izin lisan dari Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan menandatangani MoU NPHD itu meski APBD 2020 belum disahkan. Namun, karena sifatnya lisan, pejabat di daerah masih ragu.Kemendagri minta Pemkab Inhu segera tandatangani NPHD Pemilu
Menurut dia, besar anggaran itu masih fleksibel. Pemprov Sumbar percaya pada integritas penyelenggara di Sumbar karena pengalaman sebelumnya dari anggaran yang diminta cukup banyak silpa, kemudian dikembalikan ke kas daerah.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ribuan pegawai lapas di Sumbar lakukan tes urine serentakKantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat (Sumbar) melakukan tes urine serentak terhadap 1.084 pegawai lapas dan rumah tahanan negara ...
Baca lebih lajut »
Pemprov Sumbar Siapkan Bantuan Modal untuk 213 Warga yang Bertahan di WamenaPemprov Sumbar sendiri masih membuka donasi bantuan untuk korban kerusuhan di Wamena hingga 18 Oktober mendatang. _ Regional
Baca lebih lajut »
DPD RI bantu perantau Sumbar korban Wamena Rp850 jutaDewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memberikan bantuan untuk perantau Sumatera Barat yang menjadi korban kerusuhan di Wamena, Jayawijaya sebesar Rp850 juta, yang ...
Baca lebih lajut »
DPRD DKI Optimistis APBD 2020 Rampung Sebelum DesemberAnggota DPRD DKI Ichawanul Muslimin mengatakan, pembahasan APBD 2020 belum bisa dilakukan. APBDDKI
Baca lebih lajut »
Melihat Peta Persaingan Pilkada Balikpapan, Mantan Kapolda dan Wakil Wali Kota Jadi Kandidat KuatBalikpapan sebagai kota penyangga ibu kota negara yang baru, menjadi salah satu daerah yang akan menggelar pilkada di 2020. \n
Baca lebih lajut »
DPRD: KUA-PPAS 2020 Belum Bisa DibahasAnggaran yang diberikan Pemprov DKI itu tak bisa disebut final karena belum dibahas secara terperinci oleh Banggar dan OPD.
Baca lebih lajut »