Pimpinan MPR usulkan gelar pahlawan bagi Soeharto dengan alasan jasa dan pengabdiannya memimpin RI tiga dekade lebih.
Ketua MPR Bambang Soesatyo menyerahkan surat balasan pimpinan MPR ke putri sulung Presiden kedua RI Soeharto , Siti Hardiyanti Rukmana disaksikan putri Soeharto lainnya, Siti Hediati Hariyadi , di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu . Surat balasan itu salah satu isinya menjelaskan bahwa upaya penegakan hukum terhadap Soeharto seperti diamanatkan Tap MPR No 11/1998 telah dilaksanakan.
Dalam surat jawaban tersebut, pimpinan MPR menilai upaya penegakan hukum terhadap Soeharto seperti diamanatkan oleh Tap MPR, sudah dilaksanakan. Di antaranya dilihat dari fakta hukum, terbitnya Surat Ketetapan Perintah Penghentian Penuntutan atau SKP3 pada 2006 oleh Kejaksaan Agung. Mengacu ketentuan Pasal 140 Ayat KUHP, Putusan Mahkamah Agung Nomor 140 PK/PDT.2015, serta berpulangnya mantan Presiden Soeharto pada 27 Januari 2008.
Sebagai bangsa yang besar, lanjutnya, Indonesia diharapkan bisa mengambil hikmah atas berbagai peristiwa yang terjadi di masa lampau. Peristiwa di masa lalu itu harus dijadikan pelajaran berharga bagi pembangunan karakter nasional bangsa Indonesia di masa kini dan masa yang akan datang. MPR juga abai terhadap beragam peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu dan tidak bisa dilupakan oleh korban dan keluarga korban.
Lebih jauh, perlindungan dan jaminan terhadap HAM pun bisa menjadi terancam di masa depan. Tidak ada lagi yang bisa memberi jaminan bahwa rezim yang berkuasa di masa depan tidak akan semena-mena terhadap rakyat. Pimpinan MPR seharusnya melihat bahaya dari rekomendasi pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Soeharto itu.
Soeharto Imparsial Kasus Ham Berat Masa Lalu Ketua Mpr Bambang Soesatyo Gelar Pahlawan Nasional Tap Mpr
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
MPR Cabut Nama Soeharto dari TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 soal KKNMPR cabut nama Soeharto dari TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 soal KKN.
Baca lebih lajut »
Keputusan MPR Cabut Nama Soeharto dari Tap MPR Menuai KritikKontras menduga pencabutan nama Soeharto dari Tap MPR agar eks Presiden itu bisa memperoleh gelar pahlawan nasional.
Baca lebih lajut »
MPR Cabut Nama Soeharto dan TAP MPR Nomor XI Tahun 1998Dalam Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan MPR Periode 2019-2024, MPR memutuskan untuk mencabut nama Presiden Soeharto dan Ketetapan MPR (TAP MPR) Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Baca lebih lajut »
Penjelasan Pimpinan MPR Hapus Nama Soeharto dari TAP MPR 11/1998 soal KKNPlt Sekertaris Jendral MPR, Siti Fauziah menerangkan, penghapusan nama Presiden Soeharto dari Pasal 4 Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tanpa mencabut ketetapan MPR Nomor XI/1998.
Baca lebih lajut »
Pimpinan MPR RI Ungkap Alasan Hapus Nama Soeharto dalam TAP MPR Soal KKNBerita Pimpinan MPR RI Ungkap Alasan Hapus Nama Soeharto dalam TAP MPR Soal KKN terbaru hari ini 2024-09-28 17:06:36 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Ketua MPR: Nama Soeharto Tak Dicabut dari Tap MPRKeluarga Presiden kedua RI Soeharto meminta maaf kepada masyarakat jika ada kesalahan saat Soeharto memimpin.
Baca lebih lajut »