Plt Sekertaris Jendral MPR, Siti Fauziah menerangkan, penghapusan nama Presiden Soeharto dari Pasal 4 Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tanpa mencabut ketetapan MPR Nomor XI/1998.
Nama Presiden Soeharto dihilangkan dari Ketetapan MPR Nomor 11 Tahun 1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme . Hal ini setelah usulan dari Fraksi Partai Golkar disetujui oleh pimpinan MPR .
Fauziah mengatakan, undang-undang pelaksana dari TAP XI/MPR/1998 yaitu Undang-Undang Nomo 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasilnya, pengadilan melalui berbagai putusan mulai Putusan Pengadilan Negeri sampai putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung pada 2015 menyatakan Yayasan Supersemar terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan amar putusan mengharuskan Yayasan Supersemar membayar kerugian kepada negara, namun sampai saat ini baru dibayarkan sebagian kepada negara.
'Namun tidak termasuk terhadap perkara-perkara Korupsi, Kolusi dan Nepotisme lainnya yang disebutkan dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998,' ucap dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pimpinan MPR dorong Soeharto dan Gus Dur diberi gelar pahlawanKetua MPR RI Bambang Soesatyo menuturkan bahwa pimpinan MPR mendorong agar presiden ke-2 RI H.M. Soeharto dan presiden ke-4 RI K.H. Abdurrahman ...
Baca lebih lajut »
MPR Cabut Nama Soeharto dari TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 soal KKNMPR cabut nama Soeharto dari TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 soal KKN.
Baca lebih lajut »
Keputusan MPR Cabut Nama Soeharto dari Tap MPR Menuai KritikKontras menduga pencabutan nama Soeharto dari Tap MPR agar eks Presiden itu bisa memperoleh gelar pahlawan nasional.
Baca lebih lajut »
MPR Cabut Nama Soeharto dan TAP MPR Nomor XI Tahun 1998Dalam Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan MPR Periode 2019-2024, MPR memutuskan untuk mencabut nama Presiden Soeharto dan Ketetapan MPR (TAP MPR) Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Baca lebih lajut »
Gelar Rapat Gabungan, Pimpinan MPR Sepakat Pelantikan Prabowo-Gibran Ditetapkan Tap MPRIa menjelaskan, rapat gabungan juga menegaskan bahwa MPR akan membentuk Mahkamah Kehormatan MPR yang bersifat Ad Hoc
Baca lebih lajut »
Pimpinan MPR Sepakati Pelantikan Prabowo-Gibran Ditetapkan Melalui Tap MPRetua MPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden bakal ditetapkan melalui ketetapan MPR
Baca lebih lajut »