'Enggak usah demo-demo lah, ngapain lagi demo itu,' kata Moeldoko.
Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden 2019-2024 di Gedung MPR pada 20 Oktober mendatang.
"Enggak usah demo-demo lah, ngapain lagi demo itu," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis . Moeldoko khawatir aksi unjuk rasa justru akan membuat suasana menjadi tidak kondusif. Padahal aparat keamanan harus menjaga situasi kondusif agar agenda pelantikan tidak terganggu."Ya harapannya enggak usah lah, jangan ada demo lagi. Kita masyarakat udah happy kondisi begini lah, jangan ada ribut terus menganggu situasi," kata dia.
Terkait substansi masalah yang diprotes seperti UU KPK hasil revisi, Moeldoko mengajak para mahasiswa untuk melakukan dialog langsung. Bukan dengan cara protes di jalanan. "Kita udah komunikasikan dengan berbagai perguruan tinggi, sudahlah. Mari kita bedakan area perdebatan, jangan lagi di jalan. Kita menuju ke kampus, di situ saya pikir nanti akan lebih dinamis lebih tradisi akademik akan berjalan lebih baik di kampus-kampus. Itu intinya begitu," kata dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua MPR Minta Mahasiswa Tak Demo Saat Pelantikan JokowiKetua MPR Bambang Soesatyo menyebut masih banyak waktu bagi mahasiswa untuk berdemo di Gedung DPR, asal jangan saat hari pelantikan, Minggu, 20 Oktober 2019.
Baca lebih lajut »
MPR Undurkan Jadwal Pelantikan Jokowi, Bamsoet Minta Mahasiswa Tak Demo LagiKetua MPR Bambang Soesatyo mengungkapkan pelantikan Joko Widodo - KH Ma’ruf Amin sebagai Presiden - Wakil Presiden RI 2019-2024 tetap akan digelar pada 20 Oktober mendatang, namun waktunya dimundurkan. PelantikanPresiden
Baca lebih lajut »
Mahasiswa Minta Larangan Penjualan Minyak Goreng Curah DievaluasiWacana Pemerintah melarang penjualan minyak goreng curah direspon berbagai kalangan. Wacana Pemerintah melarang penjualan...
Baca lebih lajut »
Tolak Minta Maaf, Arteria Justru Minta Emil Tarik UcapannyaArteria menyayangkan siap Emil yang justru menjelakkan DPR|
Baca lebih lajut »
PDIP Tetap Minta Jokowi tak Terbitkan Perppu KPKMenurut PDIP, langkah yang tepat yaitu legislative review dan judicial review UU KPK.
Baca lebih lajut »
Setara Institute Minta DPR dan Pemerintah Tak 'Ganggu' Reformasi TNISetara Institute meminta pemerintah dan DPR untuk tidak menggoda TNI dengan tidak memberikan jabatan tertentu dan kerja sama di luar tugas pertahanan untuk memastikan reformasi TNI tetap berjalan. Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Baca lebih lajut »