MK tolak gugatan UU terkait masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden

Indonesia Berita Berita

MK tolak gugatan UU terkait masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 antaranews
  • ⏱ Reading Time:
  • 39 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 19%
  • Publisher: 78%

Kabar baru! MK menolak gugatan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh tiga orang pemohon terkait masa jabatan Presiden dan Wapres. Begini penjelasannya.

Tangkapan layar Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan perkara Nomor 101/PUU-XX/2022 yang disiarkan MK secara virtual di Jakarta, Rabu, .

"Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan perkara Nomor 101/PUU-XX/2022 yang disiarkan MK secara virtual di Jakarta, Rabu. Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional untuk memilih dan hak untuk memperoleh kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D Ayat UUD 1945 yang dibatasi, dan dianggap dirugikan dengan berlakunya pasal a quo.

Menurut mahkamah, norma Pasal 169 huruf N UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sama sekali tidak membatasi atau menghilangkan hak konstitusional para pemohon untuk menggunakan hak pilihnya. Sebab, masih terdapat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang dapat dipilih oleh pemohon sehingga bisa menggunakan hak pilihnya.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

antaranews /  🏆 6. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Breaking News: KPK Tetapkan SL Sebagai Tersangka Dana Perimbangan Papua BaratBreaking News: KPK Tetapkan SL Sebagai Tersangka Dana Perimbangan Papua BaratKPK menetapkan tenaga ahli Fraksi PAN, Suherlan (SL), sebagai tersangka kasus dugaan dana perimbangan APBN 2017–2018 dalam pengelolaan Pegunungan Arfak, Papua Barat. TempoNasional
Baca lebih lajut »

Perekrutan Anggota Badan Ad Hoc Pemilu 2024 Lebih MudahPerekrutan Anggota Badan Ad Hoc Pemilu 2024 Lebih MudahSecara umum penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sama dengan Pemilu 2019 karena berdasarkan regulasi yang sama, yaitu Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Baca lebih lajut »

RUU Omnibus Kesehatan akan Gabungkan 13 Undang-Undang |Republika OnlineRUU Omnibus Kesehatan akan Gabungkan 13 Undang-Undang |Republika OnlineKemenkes berharap ada transformasi kesehatan yang didukung UU terkait kesehatan.
Baca lebih lajut »

Dilema Pemberlakuan Undang-Undang Cipta KerjaDilema Pemberlakuan Undang-Undang Cipta KerjaDiharapkan pemerintah dan DPR telah menyepakati dan menyetujui menyampaikan RUU revisi UU Cipta Kerja ke DPR paling lambat November 2023.
Baca lebih lajut »

Presiden AS John F Kennedy Tewas Ditembus Peluru, Hari Ini 59 Tahun Lalu...Presiden AS John F Kennedy Tewas Ditembus Peluru, Hari Ini 59 Tahun Lalu...Ini adalah tragedi. Kennedy dinyatakan meninggal 30 menit setelah penembakan. Dia masih berusia 46 tahun.
Baca lebih lajut »

Rusia Blokir Informasi LGBT di 5.500 Situs Web |Republika OnlineRusia Blokir Informasi LGBT di 5.500 Situs Web |Republika OnlineRusia baru-baru ini meloloskan undang-undang pelarangan propaganda LGBT.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-26 11:32:44