Diharapkan pemerintah dan DPR telah menyepakati dan menyetujui menyampaikan RUU revisi UU Cipta Kerja ke DPR paling lambat November 2023.
MAHKAMAH Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah menyatakan bahwa pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun.
Dalam Putusan MK Nomor 91 tersebut pemerintah dituntut untuk mengkaji/merumuskan kembali makna dari partisipasi publik; tidak sekadar pertemuan demi pertemuan, tetapi harus dalam tiga hal; yaitu the right to be heard, the right to be considered, dan the right to be explained yang kemudian telah diwujudkan dalam Pasal 96 ayat UU Nomor 13 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa; 1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan...
Lebih jauh dikhawatirkan akan terjadi 'anarki minoritas' terhadap mayoritas. Dalam kaitan dengan RUU UU Nomor 11 Tahun 2020 pemerintah telah berupaya secara sungguh-sungguh mengantisipasi dan menghadapi tantangan global dan dampaknya bagi kepentingan nasional. Tiga alasan utama diperlukannya metode omnibus dalam masalah efisiensi dan efektivitas keberlakuan 79 UU yang bersifat sektoral, tetapi strategis yang mengatur variasi berbagai bidang kehidupan bangsa ini.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Gelombang PHK Bukti Nyata Mudarat Undang-Undang Cipta KerjaNasib pekerja yang selalu di ujung tanduk adalah buah dari Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah tak boleh lepas tangan terhadap nasib para pekerja. KoranTempo
Baca lebih lajut »
RUU Omnibus Kesehatan akan Gabungkan 13 Undang-Undang |Republika OnlineKemenkes berharap ada transformasi kesehatan yang didukung UU terkait kesehatan.
Baca lebih lajut »
Rusia Blokir Informasi LGBT di 5.500 Situs Web |Republika OnlineRusia baru-baru ini meloloskan undang-undang pelarangan propaganda LGBT.
Baca lebih lajut »
Jumhur Hidayat: Perjuangan Buruh Naikkan Upah BerhasilPaska putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa proses pengesahan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersayarat. Imbasnya, MK memerintahkan agar UU Cipta
Baca lebih lajut »
Nusa Raya Cipta (NRCA) Catatkan Kenaikan Laba 311 Persen Pada Kuartal III/2022Pendapatan NRCA tumbuh 72,75 persen menjadi Rp1,76 triliun per 9 bulan 2022 dibandingkan dengan Rp1,02 triliun edisi sebelumnya.
Baca lebih lajut »
Demi Lindungi Hak Cipta, Menkumham Dorong Daftarkan Kekayaan IntelektualMenkumham mendorong para pemilik kekayaan intelektual segera mendaftarkan merek maupun hak ciptanya untuk mendapatkan perlindungan hukum.
Baca lebih lajut »