Proses hukum terhadap dugaan kerugian negara dalam kasus PT Timah Tbk terus menjadi sorotan.
Ilustrasi. Tersangka kasus dugaan korupsi di PT Timah Harvey Moeis bersama Helena Lim berjalan memasuki gedung saat pelimpahan tahap dua di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin .
“Jika kerugian hanya berdasarkan perkiraan, itu tidak dapat dijadikan dasar oleh hakim dalam memutus perkara tipikor. Hakim bebas mempertimbangkan, tetapi MK menegaskan bahwa kerugian harus konkret,” tegasnya. Menurutnya, laporan yang digunakan dalam kasus PT Timah terkesan dipaksakan, terlebih kasus ini menyasar pihak swasta yang nota bene hanya partner kerja dari anak usaha BUMN tersebut.
Korupsi Kerugian Negara Bpk Keuangan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ahli Sebut BPKP Tidak Punya Dasar Hukum Penghitungan Kerugian Negara di Kasus TimahBerita Ahli Sebut BPKP Tidak Punya Dasar Hukum Penghitungan Kerugian Negara di Kasus Timah terbaru hari ini 2024-11-25 23:53:08 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Sidang Korupsi Timah, Hakim Pertanyakan Penghitungan Kerugian Negara Berdasarkan IUPJPNN.com : Hakim menanyakan perhitungan luasan daerah kerusakan berdasarkan dengan Daerah Ukur (DU).
Baca lebih lajut »
Nilai Kerugian Kasus Timah DipertanyakanSalah satu sorotan ditujukan pada penggunaan peta citra satelit yang dipakai sebagai dasar penelitian dalam menghitung kerugian tersebut
Baca lebih lajut »
Sikap Jaksa tak Buka Kerugian Negara Kasus Timah DipertanyakanPENGACARA Eks Direktur Utama PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi Junaedi Saibih mempertanyakan mengapa hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan BPKP
Baca lebih lajut »
Perhitungan Kerugian Negara Rp 300 Triliun Dipertanyakan Saat Sidang Korupsi TimahTerjadi dialog menarik ketika majelis hakim mendesak Suaedi untuk menjelaskan letak kerugian PT Timah.
Baca lebih lajut »
Perhitungan Kerugian Negara Rp300 Triliun Pada Kasus Korupsi Timah Kini DipertanyakanPelanggaran SOP ini diduga mengakibatkan nilai kerugian negara yang dihasilkan tidak akurat dan memunculkan pertanyaan mengenai objektivitas hasil audit.
Baca lebih lajut »