Kebijakan kelautan hadapi paradoks, antara ekonomi biru yang berkelanjutan dan ancaman eksploitasi sumber daya laut
Nelayan merapikan kembali jaringnya saat berlabuh di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, usai melaut di Teluk Jakarta, Senin .menggulirkan lima agenda besar atau prioritas berbasis ekonomi biru, meliputi perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan. Selain itu, pengawasan dan pengendalian pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut.
Eksportir benih lobster diwajibkan melakukan budidaya lobster di Indonesia dan alih teknologi ke pembudidaya lokal. Pengawasan alur benih ditingkatkan. Akan tetapi, penyelundupan benih bening lobster tak kunjung reda. Hingga Agustus 2024, tercatat 14 kasus penyelundupan benih bening lobster yang digagalkan TNI AL dengan KKP. Berbarengan dengan alur ekspor dan penyelundupan benih, pembudiaya lobster lokal mulai kesulitan mendapatkan benih dengan harga terjangkau.
Keran ekspor benih lobster dipandang bertentangan dengan kebijakan prioritas budidaya lobster. Alih-alih memperkuat budidaya lobster dalam negeri, kebijakan ekspor benih justru menurunkan daya saing lobster Indonesia. Pengambilan benih yang eksploitatif juga bertolak-belakang dengan hilirisasi sumber daya yang diusung Presiden Jokowi.
Kebijakan yang dibuat dalam periode kedua Jokowi cenderung sangat kontradiksi antara konsep dan implementasi. Keran penambangan pasir laut dipandang tidak hanya menimbulkan risiko bencana ekologis, tetapi juga berpotensi menciptakan konflik sosial di tingkat lokal. Masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut dan pesisir untuk hidup mereka bisa kehilangan akses dan pendapatan.
Kementerian Kelautan Dan Perikanan Sektor Riil Utama Penangkapan Ikan Terukur Eksklusif Ekspor Benih Bening Lobster 10 Tahun Jokowi
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Respon Susi Pudjiastuti Usai Jokowi Buka Keran Ekspor Pasir, Indonesia Bisa Rugi TriliunanMantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjadi figur yang vokal mengkritik kebijakan ekspor pasir laut.
Baca lebih lajut »
Presiden Jangan Buat Kebijakan-Kebijakan yang EkstremPresiden Jokowi meminta kepada jajaran menteri dan kepala lembaga tidak membuat kebijakan yang ekstrem demi memastikan tidak ada riak-riak atau gejolak sampai pemerintahan baru terbentuk
Baca lebih lajut »
Usai Puan Jabat Ketua DPR, PDIP Diprediksi Gabung Pemerintahan Prabowo Sejak Awal atau di Tengah JalanDPR diprediksi bakal menyepakati kebijakan-kebijakan pemerintahan Prabowo ke depan.
Baca lebih lajut »
Kontroversi Kebijakan Lobster Indonesia: Ekspor BBL Tetap Menggelola?Kebijakan lobster Indonesia yang baru, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/2024, masih mengedepankan pengiriman benih lobster bening (BBL) ke luar negeri. Meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan menegaskan bahwa fokus kebijakan adalah pada budidaya lobster, kenyataannya budidaya belum berkembang pesat. Kebijakan ini menuai kritik dari nelayan dan pembudidaya karena dianggap menguntungkan segelintir elite dan berpotensi merugikan negara.
Baca lebih lajut »
KKP: Ekonomi Biru wujudkan Indonesia setara dengan negara majuMenteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kebijakan ekonomi biru yang digaungkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki ...
Baca lebih lajut »
BPIP Kumpulkan Para Pakar Bahas Paradoks Beragama di Indonesia, Hanya Formalitas?Agama saat ini lebih sering digunakan sebagai alat politik dan ekonomi.
Baca lebih lajut »