Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) perlu segera disahkan.
Pertama, karena Indonesia memerlukan aparat penegak hukum yang responsif terhadap korban kekerasan seksual.
"Dan ini kita juga di LPSK kami juga mendapati kasus banyak-banyak yang tiba-tiba SP3 atau yang tidak dilanjutkan karena masalah ," ujarnya. Ia mengatakan, rehabilitasi dalam RUU PKS tidak menjadi opsi selain hukuman kurungan, tetapi kewajiban yang harus dijalani selama menjalani masa pidana.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
LIVE: Urgensi Pengesahan RUU PKS | DiscusShePengesahan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS menimbulkan pro dan kontra karena setiap poinnya dianggap multitafsir. RUUPKS kekerasanseksual
Baca lebih lajut »
Ketua DPRD DKI Sebut Politisi PKS Dani Anwar Meninggal karena Covid-19{Thread} Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS), meninggal akibat tertular virus Covid-19 | PolitisiPKS
Baca lebih lajut »
PKB dan PKS Resmi Berkoalisi di Pilkada Lombok Tengah NTB |Republika OnlineResmi berkoalisi, tapi PKB dan PKS belum tentukan pasangan calon.
Baca lebih lajut »
Ketua DPP PKS: Reshuffle itu Hak Prerogatif, Kecuali Presiden TakutKetua DPP PKS Mardani Ali Sera menanggapi Presiden Jokowi yang kembali menyentil kinerja para menteri dalam penanganan Covid-19.
Baca lebih lajut »
PKS: Perintah Jokowi soal Door to Door Masker BerbahayaPKS mengkritik permintaan Presiden Jokowi kepada istri Mendagri dan tim PKK untuk kampanye masker. Menurut Mardani Ali Sera, perintah tersebut sangat berbahaya.
Baca lebih lajut »
PHK Marak di Tengah Pandemi, PKS: Harus Sesuai Prosedur UU KetenagakerjaanMaraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah pandemi COVID-19 ini menyita perhatian Anggota DPR dari Fraksi Partai...
Baca lebih lajut »