Menteri yang membidangi sumber daya manusia jangan diserahkan ke politisi.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau Prof Dr Alaidin Koto mengatakan menteri yang membidangi sumber daya manusia seperti pendidikan dan agama harus terbebas dari kepentingan politik praktis. Untuk itu, dua posisi menteri tersebut jangan diserahkan kepada politisi.
Baca Juga Selain menteri pendidikan dan agama, menteri lainnya yang harus dibebaskan dan terbebas dari kepentingan serta politik praktis, yakni menteri pemberdayaan perempuan dan anak."Mereka harus benar-benar bebas dari urusan politik praktis, apalagi untuk kepentingan partai," kata Alaidin yang juga salah satu Ketua DPP Persatuan Tarbiyah Islamiyah .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Akademisi: Menteri pendidikan-agama harus bebas dari politik praktisGuru Besar Universitas Islam Sultan Syarif Kasim (Suska) Riau, Prof Dr Alaidin Koto mengatakan menteri yang membidangi sumber daya manusia seperti pendidikan ...
Baca lebih lajut »
Ombudsman: Pemerintah Harus Targetkan Pemerataan Mutu dan Fasilitas PendidikanDalam pelaksanaan PPDB masih terjadi maladminstrasi yang tidak sesuai dengan SOP.
Baca lebih lajut »
Pengamat: Partai Harus Realistis Sodorkan Nama MenteriSusunan kabinet seharusnya tidak hanya berasal dari parpol koalisi.
Baca lebih lajut »
Pengamat: Calon menteri harus miliki loyalitasPengamat politik dari Universitas Al Azhar, Jakarta, Ujang Komaruddin menilai calon menteri yang mengisi di kabinet Jokowi-Ma&39;ruf harus memiliki beberapa ...
Baca lebih lajut »
Sri, Susi, dan Retno 3 srikandi menteri yang harus dipertahankanPengamat Komunikasi dan Politik Nasional Dr Emrus Sihombing mengatakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, ...
Baca lebih lajut »
Menteri ESDM: Harus Ada Pergub yang Atur Soal Panel Surya Atap
Baca lebih lajut »