Dalam pelaksanaan PPDB masih terjadi maladminstrasi yang tidak sesuai dengan SOP.
Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Ombudsman Republik Indonesia Ahmad Su’adi mengatakan, kebijakan zonasi yang dijalani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus memiliki target waktu terkait dengan pemerataan fasilitas dan mutu pendidikan pada setiap zonasi.
Su’adi menambahkan, adanya perbaikan-perbaikan pada pelaksanaan zonasi pada PPDB menjadi pertimbangan ORI mendukung kebijakan zonasi ini. Akan tetapi, ORI juga menyarankan dalam melanjutkannya zonasi ini harus dengan perencanaan dan pengawasan lebih ketat, khususnya dalam PPDB. Pada kesempatan sama, Su’adi menuturkan, menjalankan skema zonasi ini perlu peran penting Kementerian Dalam Negeri . Dalam hal ini untuk memberikan sanksi kepada kepala daerah yang tidak melaksanakan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB pada semua jenjang pendidikan.
Dalam hal ini, Muhadjir menuturkan, segala urusan pendidikan mendatang akan ditangani berbasis pada zonasi yang akan diperkuat oleh Peraturan Presiden . “Perpres ini akan terbit beberapa hari lagi. Nanti namanya Perpres Zonasi Pendidikan sehingga semua urusan pendidikan akan ditangani dengan berbasis pada zonasi," kata Muhadjir.
Sementara itu, Sfat Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Yusharto Huntoyungo mengatakan, Kemdagri mendukung penerapan sistem zonasi pendidikan yang jalankan Kemdikbud untuk mewujudkan pemenuhan hak dasar semua warga negara dalam mendapatkan akses layanan pendidikan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemindahan ibu kota harus siapkan fasilitas bagi nelayanPemindahan ibu kota ke lokasi baru di luar pulau Jawa juga harus menyiapkan fasilitas yang memadai bagi nelayan tradisional yang tinggal di sekitar ibu kota ...
Baca lebih lajut »
Kivlan Sebut Wiranto dan Luhut Pengkhianat dan Harus DitembakKivlan Zen dalam dokumen jawaban Polda Metro Jaya, menyuruh Iwan membeli senjata laras panjang untuk menembak Luhut dan Wiranto yang dianggap telah berkhianat.
Baca lebih lajut »
Basmin Janji Perbaiki Fasilitas Sekolah di Latimojong dan BastemPemerintah Kabupaten Luwu, berjanji membenahi fasilitas pendidikan di Kecamatan Latimojong dan Bastem. Hal itu disampaikan oleh Bupati, Luwu Basmin Mattayang
Baca lebih lajut »
Pemerintah Siapkan Payung Hukum Buat Gamer dan eSport'Ini pengakuan, kesalahpahaman mengenai eSport inilah yang membuat kenapa pemerintah harus mengakui kita ini telat tapi belum terlambat,' kata Abraham esport via detikinet
Baca lebih lajut »
Data KTP elektronik penduduk Indonesia diserahkan ke lebih 1.200 lembaga pemerintah dan swastaKementerian Dalam Negeri mengonfirmasi telah memberikan akses data kependudukan kepada 1.227 lembaga, baik pemerintahan maupun swasta. Langkah ini dipertanyakan pengamat terkait perlindungan privasi.
Baca lebih lajut »
Pemerintah: Konektivitas OSS dan PTSP Masih Hambat InvestasiPemerintah terus berkoordinasi dengan pemda untuk memperbaiki konektivitas OSS-PTSP
Baca lebih lajut »