Mekanisme penyelenggaraan Pilkada dinilai menimbulkan gejolak di masyarakat. Dia mengungkapkan adanya inefisiensi Pilkada dimana uang negara habis, namun hasilnya tidak maksimal
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan wacana kepala daerah dipilih DPRD . Dia menyampaikan Pilkada 2024 memang harus dipilih dengan demokratis, namun tak harus dilakukan secara langsung.
'Yang kedua, juga menyangkut soal efisiensi dalam penyelenggaraan pilkada. Belum lagi aspek sosial, kemudian kerawanan. Dan saya pikir ini menjadi wacana yang patut dipertimbangkan,' ujarnya. 'Sesungguhnya usulan ini sudah lama dibicarakan di tingkat partai politik ya. Dan hari ini saya melihat trennya positif sambutan dari masyarakat. Saya berharap ini akan terus bergulir untuk kita mencari sebuah pola demokrasi memang yang sesuai dengan pendiri bangsa,' tuturnya.
Prabowo Usulkan Kepala Daerah Melalui DPRDSebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan gagasan tentang perbaikan sistem politik di Indonesia lantaran dinilai berbiaya tinggi dan tidak efisien jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.
DPRD Menteri Hukum Supratman Andi Agtas Pilkada
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wacana Pilkada Daerah Dipilih Langsung DPRD, Menteri Hukum Buka SuaraMenteri Hukum mengaku wacana Pilkada Daerah dipilih DPRD akan dipertimbangkan.
Baca lebih lajut »
Sudah Bergulir Lama, Menteri Hukum Sambut Baik Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRDMenkum Supratman Andi Agtas juga mengemukakan bahwa wacana agar gubernur dipilih melalui DPRD sejatinya memang sudah lama menjadi pembicaraan.
Baca lebih lajut »
Menteri Hukum Sebut Usulan Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD Wacana yang BaikMenteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut usulan Presiden Prabowo bahwa kepala daerah dipilih anggota DPR merupakan wacana menarik yang patut dipertimbangkan.
Baca lebih lajut »
Menteri Hukum: Pemerintah Akan Kaji Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRDPemerintah akan mempertimbangkan wacana kepala daerah dipilih DPRD karena dalam UUD, Pilkada tidak harus dilakukan secara langsung.
Baca lebih lajut »
Jadwal Lengkap Pilkada 2024, Putaran Kedua Hingga PelantikanJadwal pemilu pilkada 2024, putaran kedua pilkada 2024 dan pelantikan pilkada 2024.
Baca lebih lajut »
Pilkada 2024: KPU Di Desak Umumkan Status Hukum Calon Terjerat Kasus HukumSejumlah calon kepala daerah terjerat kasus hukum menjelang masa tenang Pilkada 2024. KPU didesak mengumumkan status hukum calon yang terlibat kasus, baik itu tersangka, terdakwa, terpidana, di berbagai kanal media, bukan hanya saat pemungutan suara.
Baca lebih lajut »