Tidak ada sanksi seandainya kepala daerah karhutla tetap pergi.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta kepala daerah untuk tidak melakukan perjalanan dinas luar terutama kepala daerah yang kawasannya terdampak karhutla. Kepala daerah harus mengatasi dan mengantisipasi kebakaran karhutla yang saat ini terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.
Seluruh kepala daerah yang daerahnya memiliki titik Karhutla, dilarang keluar daerah. Tujuannya bisa fokus secepatnya mengatasi kebakaran yang terjadi. Walaupun Kemendagri sudah melayangkan permintaan kepada kepala daerah untuk tidak bepergian keluar daerah, tapi permintaan tersebut tidak diikuti sanksi kalau tetap dilanggar."Sanksi itu tidak ada, kita tidak bisa memberikan sanksi kepala daerah itu kan dipilih oleh rakyat," kata Tjahjo.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPP PKB Minta Kenaikan Cukai Rokok Tidak Sampai 23 PersenDPP PKB meminta pemerintah mempertimbangkan rencana kenaikan cukai tembakau sebesar 23 persen. Kenaikan itu dinilai akan menimbulkan persoalan serius.
Baca lebih lajut »
Dewan Pers Minta RKUHP Jangan Tumpang Tindih UU PersBanyak pasal kontroversial menyangkut pers dalam RKUHP seperti penghinaan presiden.
Baca lebih lajut »
Pakar Pidana Minta Pasal Penghinaan Presiden DihapusPasal 217-220 RKUHP mengatur hukuman terhadap setiap orang yang menyerang harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden.
Baca lebih lajut »
Muhammadiyah Minta RUU Pesantren Ditunda, Ini Kata Ma'ruf AminWakil Presiden Terpilih, Ma'ruf Amin, menyebut ada sejumlah ormas Islam yang turut mendukung pengesahan RUU Pesantren. Apa saja?
Baca lebih lajut »
Buwas Minta KPK Tangani Mafia Penyalur BPNT, Kemensos DukungBuwas meminta KPK tangani mafia penyalur BPNT.
Baca lebih lajut »
Kelompok Tani Simalungun Minta Keadilan kepada Presiden JokowiMereka ingin mengadu mengenai permasalahan perampasan lahan perkebunan sawit seluas 1.538 hektar oleh PT. Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV ) dari Tahun 1965 hingga 2019. KelompokTaniSimalungun
Baca lebih lajut »