Mengapa kedua partai koalisi Jokowi-Jusuf Kalla memberikan respons berbeda soal sikap Jokowi pertimbangkan Perppu KPK?
Merespons sikap Jokowi, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto mengatakan, jika Presiden Jokowi menerbitkan perppu untuk mencabut UU KPK, maka Presiden tak menghormati DPR.Sementara, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, Fraksi Nasdem di DPR akan mendukung apa pun kebijakan Jokowi.Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Kuskridho Ambardi menilai sikap PDI-P terbalik.
"Karena Jokowi adalah calon presiden yang diajukannya, dan kadernya pula," ujar Kuskridho Ambardi, yang biasa disapa Dodi, melalui pesan singkat, Minggu . "Sementara, meskipun masuk koalisi pendukungnya, Jokowi bukan kader Nasdem. Jadi terbalik-balik. Minimal PDI-P yang terbalik," lanjut Dodi. Dodi mengungkapkan, sebaiknya peringatan yang disampaikan Sekretaris Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto disuarakan melalui jalur partai.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Perppu KPK: Rancangan disiapkan untuk antisipasi keputusan Presiden JokowiMenteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan tengah menyiapkan Perppu KPK setelah Presiden Joko Widodo menyebut tengah mempertimbangkan langkah tersebut menyusul gelombang demonstrasi di berbagai kota.
Baca lebih lajut »
Presiden Jokowi Sebaiknya Terbitkan Perppu Pencabutan UU KPKBayu mengatakan jika Presiden Jokowi menerbitkan Perppu tersebut, maka otomatis UU KPK baru tidak berlaku dan kembali pada UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Baca lebih lajut »
Arteria: Jokowi Bentuk Tim Khusus Cermati Perppu UU KPKDPR tetap menyerahkan segala keputusan kepada Jokowi.
Baca lebih lajut »
Sekretaris Fraksi PDI-P: Jokowi Tak Hormati DPR jika Terbitkan Perppu KPKBambang Wuryanto mengatakan, pembatalan RUU yang sudah disahkan DPR harus melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
Baca lebih lajut »
Soal Perppu KPK, Pengamat: Jokowi sebaiknya dengar suara publikPengamat politik dari Universitas Islam Negeri Jakarta Adi Prayitno mengatakan Presiden Joko Widodo sebaiknya mendengar suara publik terkait penerbitan ...
Baca lebih lajut »
Pak Jokowi, Please Jangan Bikin Preseden Buruk Lewat Perppu KPKPengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Ade Reza Hariyadi menilai sistem ketatanegaraan Indonesia bakal memiliki preseden buruk jika Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK. PerppuKPK
Baca lebih lajut »