Matangkan RUU Ciptaker, DPR Jangan Sekadar Jadi Tukang Stempel

Indonesia Berita Berita

Matangkan RUU Ciptaker, DPR Jangan Sekadar Jadi Tukang Stempel
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 SINDOnews
  • ⏱ Reading Time:
  • 77 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 34%
  • Publisher: 51%

Matangkan RUU Ciptaker, DPR Jangan Sekadar Jadi Tukang Stempel BangkitdariPandemi 75tahunmerdeka

Pengamat politik Universitas Al Azhar Jakarta Ujang Komarudin mengatakan, dari awal omnibus law RUU Ciptaker ini menjadi agenda besar pemerintah dan DPR yang diduga ditunggangui kepentingan pengusaha dan merugikan kaum buruh."Dalam peta politik di parlemen, mau tidak mau, suka tidak suka, itu memang menguntungkan pemerintah karena seluruh kekuatan parpol yang ada, 85 persen itu bagian dari pemerintah," tuturnya.

Akibatnya, apapun yang akan dilakukan parpol oposisi atau elemen masyarakat yang menolak maka akan menjadi mentah kalau berkaitan dengan partai-partai pendukung pemerintah."Cuma persoalannya katanya pemerintah dan DPR ingin aspiratif, menjaga demokrasi. Kalau sepakat dengan demokrasi maka yang namanya kadaulatan rakyat itu harus diutamakan. Jadi bukan agenda sendiri yang berjalan, jadi bukan agendanya pemerintah, bukan agenda DPR, bukan agenda pengusaha, tapi agenda rakyat," tuturnya.

Sebab, menurut Ujang, RUU ini nantinya jika disahkan menjadi undang-undang maka akan mengikat rakyat, mengikat buruh."Yang paling merasakan dampaknya itu buruh maka jangan lagi memaksakan kehendak seperti yang lalu-lalu, seperti revisi UU KPK, revisi UU Minerba," katanya. Ujang mengatakan, hal yang menjadi persoalan saat ini adalah bagaimana hari ini kekuatan itu dimiliki oleh pemerintah dan DPR, justru berselingkuh membelakangi rakyat."Ini bukan fenomena demokrasi yang sehat, bukan fenomena demokrasi yang menjunjung nilai-nilai hak rakyat. Ketika rakyat ada masalah, ketika rakyat menderita, ketika rakyat menolak, ya jangan paksakan untuk disahkan," tuturnya.

Ditegaskan Ujang, bagaimanapun inti dari demokrasi dan inti dari bernegara adalah bagaimana mengikuti kehendak rakyat, bukan kehendak penguasa ataupun pengusaha."Hal yang harus didahulukan adalah kepentingan rakyat, harus diutamakan daripada kepentingan lain. Ini harus menjadi perhatian elite di parlemen," urainya.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

SINDOnews /  🏆 40. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Buruh Demo RUU Ciptaker, Polisi Alihkan Lalin Sekitar DPRBuruh Demo RUU Ciptaker, Polisi Alihkan Lalin Sekitar DPRSebanyak 5.800 perseonel gabungan dikerahkan dan alih arus lalu lintas diterapkan terkait demo buruh menentang RUU Ciptaker, di DPR, hari ini.
Baca lebih lajut »

Temui Demonstran, Pimpinan DPR Sepakat 4 Hal di RUU CiptakerTemui Demonstran, Pimpinan DPR Sepakat 4 Hal di RUU CiptakerSeusai menemui para buruh yang berunjuk rasa, pimpinan DPR mengklaim bersepakat dalam setidaknya 4 poin soal RUU Ciptaker, termasuk soal PHK.
Baca lebih lajut »

4 Poin Kesepakatan DPR-Buruh di Tengah Polemik RUU Ciptaker4 Poin Kesepakatan DPR-Buruh di Tengah Polemik RUU CiptakerDPR dan serikat buruh bertemu lalu menyepakati empat hal terkait Omnibus Law RUU Ciptaker usai pimpinan menemui perwakilan buruh yang demonstrasi.
Baca lebih lajut »

Puan: Penolakan Buruh Soal RUU Ciptaker tak Hanya Nonformal |Republika OnlinePuan: Penolakan Buruh Soal RUU Ciptaker tak Hanya Nonformal |Republika OnlinePuan menegaskan parlemen terbuka dalam menyerap semua aspirasi.
Baca lebih lajut »

Puan minta penolakan buruh soal RUU Ciptaker tak hanya aksi nonformalKetua DPR RI Puan Maharani meminta kelompok buruh yang memiliki aspirasi penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) untuk tidak ...
Baca lebih lajut »

Pengamat Nilai RUU Ciptaker Hapus Pungli Sektor Transportasi |Republika OnlinePengamat Nilai RUU Ciptaker Hapus Pungli Sektor Transportasi |Republika OnlineAnalisis dampak lalu lintas dinilai kerap dimanfaatkan menjadi pungli.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-23 08:21:00