Wamen HAM Mugiyanto menyatakan akan membawa aspirasi masyarakat Merauke menolak PSN itu kepada Presiden Prabowo Subianto.
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto hadir dalam kegiatan Deklarasi Solidaritas Merauke di Petrus Vertenten Center, Merauke Papua Barat pada 14 Maret 2025. Kehadirannya disambut dengan poster penolakan Proyek Strategis Nasional atau PSN oleh masyarakat Papua dan daerah lainnya di Indonesia. Mugiyanto hadir dalam kegiatan itu untuk mendengarkan dan menanggapi Deklarasi Solidaritas Merauke.
Kami menuntut penghentian total proyek strategis nasional serta proyek atas nama kepentingan nasional yang mengorbankan kepentingan rakyat, ' ucap masyarakat secara bersama-sama di depan Mugi. Selain itu juga terlihat beberapa poster bertuliskan tanah Papua bukan tanah negara, ini milik tanah orang asli Papua. Selain itu juga ada tulisan tidak ada keadilan di Merauke. Sementara itu Mugiyantoro mengatakan, jika semua aspirasi ini akan disampaikan kepada Presiden Prabowo.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wamen ESDM sebut Danantara percepat pembiayaan PSNWakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyampaikan kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) ...
Baca lebih lajut »
Ada 77 Proyek Strategis Nasional Era Presiden Prabowo, Siapa Dapat Porsi Besar?Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan 77 Proyek Strategis Nasional (PSN). Dari 77 PSN itu, 29 merupakan PSN baru.
Baca lebih lajut »
Kemendes PHK Massal 1.040 Pendamping Desa, Komnas HAM Terima Aduan Pelanggaran HAMAnis menjelaskan, bahwa Komnas HAM membutuhkan waktu untuk menindaklanjuti laporan dari perwakilan TPP desa yang terkena PHK tersebut
Baca lebih lajut »
Komnas HAM Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran HAM PHK Tenaga Pendamping DesaKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima laporan dugaan pelanggaran HAM terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap Tenaga Pendamping Desa.
Baca lebih lajut »
Menteri HAM: Penyelesaian Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Bukan KewenangannyaNatalius Pigai mengatakan haram hukumnya bagi Kementerian HAM untuk mengurusi proses yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu.
Baca lebih lajut »
Pekerjaan Rumah Kepala BP Batam yang Baru: Politik Daerah juga Penyelesaian Konflik PSN RempangSalah satu tugas berat Kepala BP Batam adalah menarik investor asing dari Malysia, Vietnam hingga Singapura
Baca lebih lajut »