Perppu bukan pilihan yang utama karena ada pilihan lain yang lebih elegan dan sekaligus tidak mempermudah konstruksi kegentingan memaksa negara PerppuKPK
," kata Pengamat Hukum asal Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad saat dihubungi wartawan, Senin .Suparji menilai, dengan Perppu yang didesak agar dikeluarkan sekarang ini, maka konstruksi darurat akan menjadi dipermudah. Hal ini dikhawatirkan akan menjadi tradisi ketatanegaraan yang mengabaikan kepastian hukum.
"Karena undang-undang begitu cepat berubah. Mempertimbangkan hal tersebut maka sebaiknya tidak dikeluarkan Perppu," ujarnya.Suparji menegaskan, justru yang perlu dilakukan saat ini adalah sosialisasi terhadap undang-undang KPK yang baru kepada publik dengan tujuan untuk memastikan bahwa revisi tidak bermaksud untuk melemahkan KPK.
"Tetapi merupakan penataan agar sesuai dengan prinsip penegakan hukum dan hak asasi manusia," tandas Suparji.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Koalisi Sipil: Kepercayaan Masyarakat Ada di Perppu KPKKelompok Sipil menganggap 'kegentingan memaksa' dalam syarat objektif yang diatur MK sudah terpenuhi. Sehingga Presiden Jokowi bisa menerbitkan Perppu KPK.
Baca lebih lajut »
Soal Perppu KPK, Tjahjo sebut belum ada arahan dari JokowiPelaksana Tugas Menteri Hukum dan HAM Tjahjo Kumolo mengatakan hingga saat ini Presiden Joko Widodo masih belum memberikan arahan terkait penerbitan Peraturan ...
Baca lebih lajut »
Plt Menkumham : Belum Ada Arahan Soal Perppu KPKMeski belum mendapat arahan, Tjahjo menegaskan pihaknya telah siap untuk melaksanakan apa yang nantinya akan menjadi keputusan Presiden Jokowi terkait Perppu KPK.
Baca lebih lajut »
Golkar Nilai tak Ada Urgensi Perppu KPKGolkar menilai perppu hanya bisa dikeluarkan jika negara dalam keadaan genting.
Baca lebih lajut »
PDIP: Tidak ada Kegentingan Memaksa untuk Terbitkan Perppu KPKSekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto merespons hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menyebut 70 persen lebih masyarakat setuju Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu KPK. PerppuKPK
Baca lebih lajut »