Mahkamah Konstitusi akan mengusut dugaan bocornya putusan tentang sistem pemilu proporsional.
TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono menyatakan pihaknya bakal mengusut dugaan kebocoran putusan tentang sistem pemilu proposional tertutup. Bocornya hasil putusan ini sebelumnya disampaikan oleh pakar hukum Denny Indrayana. Fajar menjelaskan MK akan melakukan rapat internal membahas bocornya informasi putusan uji materi sistem pemilu. Saat ditanya apakah bocoran informasi itu benar, dia menolak menjawabnya. 'Kami akan bahas dulu secara internal.
Sebelumnya, pakar hukum Denny Indrayana mengklaim mendapatkan informasi bahwa Mahkamah Konstitusi sudah memiliki keputusan untuk mengembalikan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup.'Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja,” kata Denny melalui pesan teks, Ahad, 28 Mei 2023.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Denny Indrayana Dapat Bocoran MK Bakal Setujui Sistem Pemilu Tertutup, Coblos Partai!Mantan Wamenkumham, Denny Indrayana menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) bakal memutuskan Pemilu kembali menggunakan sistem proporsional tertutup.
Baca lebih lajut »
MK Belum Agendakan Sidang Putusan Uji Materi Sistem PemiluMahkamah Konstitusi atau MK belum mengagendakan sidang putusan uji materi UU Pemilu mengenai sistem pemilu.
Baca lebih lajut »
Kata MK Usai Disebut Denny Indrayana Bakal Putuskan Pemilu 2024 Kembali ke Coblos PartaiMahkamah Konstitusi atau MK buka suara soal informasi Denny Indrayana soal pemilu coblos partai di 2024.
Baca lebih lajut »
Pakar: Putusan MK mengandung sifat multitafsirPakar hukum tata negara dan konstitusi dari Universitas Muslim Indonesia Fahri Bachmid menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan perpanjangan ...
Baca lebih lajut »
SBY Ingatkan Kewenangan MK terkait Sistem Pemilu Terbuka TertutupPresiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan bahwa wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) ialah memutuskan perkara yang tidak sesuai dengan konstitusi.
Baca lebih lajut »