Gunakan tanda tangan palsu, Mahkamah Konstitusi tolak permohonan Judicial Review UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang diajukan FH Unila.
KOMPAS.TV, LAMPUNG – Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Judicial Review UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang diajukan oleh enam mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung .
Pasalnya, dalam persidangan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan mereka gugur karena terdapat pemalsuan tanda tangan. Sementara, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Rudi Natamiharja mengatakan, tanda tangan yang dinyatakan palsu tersebut adalah tanda tangan yang diwakili, bukan dipalsukan.“Ada dua orang yang diwakili, bukan dipalsukan.
Sementara, pihak kampus Unila tidak akan memberikan sanksi apapun kepada keenam mahasiswa tersebut karena telah melakukan pemalsuan tanda tangan pada pengajuan gugatan ini.Hal ini karena, pihak Unila menyatakan hal itu merupakan salah satu proses pembelajaran bagi mahasiswa.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Hakim MK Temukan Tanda Tangan Palsu, Permohonan Uji Materi UU IKN Mahasiwa Unila DicabutEnam mahasiswa dari fakultas hukum Universitas Lampung mencabut permohonan uji materi UU IKN karena MK temuka tanda tangan palsu.
Baca lebih lajut »
Uji Materi Gugatan UU IKN Dicabut karena Mahasiswa Palsukan Tanda TanganSebelumnya 6 orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung menggugat UU IKN mengenai pengangkatan...
Baca lebih lajut »
Uji Formil UU IKN, baik Pemerintah maupun Penggugat Optimistis MenangPenggugat berpandangan pembentukan UU IKN cacat prosedur sehingga tak ada alasan bagi MK untuk menolak permohonan. Sementara pemerintah mengklaim pembentukan UU IKN sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Polhuk AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Unila Mewisuda 939 Mahasiswa, 2 Orang Berasal dari Luar NegeriUniversitas Lampung (Unila) menyelenggarakan prosesi wisuda secara offline untuk pertama kali sejak pandemi Covid 19. wisudaUnila
Baca lebih lajut »
UU Cipta Kerja Pangkas Keruwetan Dapatkan Sertifikat HalalUndang-Undang Cipta Kerja ini memangkas segala keruwetan yang dialami oleh pelaku UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal bagi produknya.
Baca lebih lajut »
KPPPA sinergi pendamping kasus kekerasan seksual implementasi UU TPKSKementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersinergi dengan pendamping kasus kekerasan seksual di Jawa Timur untuk memastikan perlindungan dan ...
Baca lebih lajut »