Sebelumnya 6 orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung menggugat UU IKN mengenai pengangkatan...
KOMPAS.TV - Mahkamah Konstitusi membongkar aksi pemalsuan tanda tangan di gugatan uji materiil Undang-Undang Ibu Kota Negara. Gugatan tersebut diajukan sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.
Saat persidangan penggugat sempat mengelak dan menyebut tanda tangan dilakukan secara digital sehingga tidak terlalu menyerupai aslinya.Fakultas Hukum Universitas Lampung menyebut akan memperbaiki gugatan sebelum mengajukan kembali ke Mahkamah Konstitusi. Meski demikian, pihak fakultas tidak memberikan sanksi kepada mahasiswa yang memalsukan tanda tangan.
Permohonan uji materi yang dilayangkan enam mahasiswa UNILA ke MK, terkait pengangkatan Kepala Otorita IKN seperti yang tertuang pada undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Buntut Pemindahan IKN, Pemkot Bogor Fokus Kaji Pengembangan WilayahPemkot Bogor bersama Fakultas Teknik Universitas Pakuan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota melakukan kajian untuk mengembangkan wilayah Kota Bogor. ibukotanegara
Baca lebih lajut »
Diminati PT Waskita Karya, Ini Daftar Tender yang Ada di IKN NusantaraPT Waskita Karya (Persero) Tbk. memiliki minat besar terlibat dalam sejumlah proyek di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Baca lebih lajut »
Bawaslu Petakan Masalah Kerawanan Pemilu 2024 di 3 Provinsi Baru Papua dan IKNBawaslu petakan kerawanan Pemilu 2024 di 3 Provinsi baru Papua dan IKN.
Baca lebih lajut »
Rusia Tertarik Garap Transportasi Kereta di IKN, Begini Tanggapan KAIEVP Corporate Secretary KAI, Asdo Artriviyanto, menanggapi ketertarikan Pemerintah Rusia terhadap pembangun proyek transportasi kereta di IKN Nusantara. EVP Corporate...
Baca lebih lajut »
Tanpa Revisi UU Pemilu, Gugatan Presidential Threshold ke MK Akan Selalu Gagal | Kabar24 - Bisnis.comSepanjang tidak ada keinginan dari oligarki di Istana dan partai politik tertentu untuk merevisi UU Pemilu maka Mahkamah Konstitusi (MK) tetap akan menolak gugatan yang diajukan.
Baca lebih lajut »