Direktur Jenderal Aptika Kominfo, Hokky Situngkir mengungkapkan, payung hukum pembentukan badan pengawas data pribadi hingga kini masih dalam proses.
Lembaga pengawas data pribadi hingga kini belum juga dibentuk oleh pemerintah. Padahal, dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 disebutkan harus ada sebuah lembaga untuk mengawasi penggunaan data pribadi .
'Semuanya sedang berproses. Apakah setelah pelantikan presiden baru? Itu saya tidak bisa memastikan karena posisinya saat ini bukan lagi di Kominfo. Tinggal menunggu saja,' kata Hokky dilansir dari Antara, Kamis . Meski masih menunggu respons dari kementerian terkait, namun Budi memastikan bahwa pembentukan lembaga pengawas PDP tidak akan molor dari tenggat waktu.Budi menambahkan, pembentukan lembaga pengawas PDP akan berjalan sesuai amanat Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Ia mengungkapkan, lembaga pengawas PDP itu nantinya akan berperan penting dalam mengawasi penggunaan data pribadi masyarakat.
Pdp UU PDP Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Data Pribadi Kominfo Cek Fakta Lembaga.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kominfo Jadi Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi Sementara Buat Tangani Kasus Kebocoran DataKementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ternyata bakal menjadi lembaga pengawas pelindungan data pribadi (PDP) untuk sementara waktu.
Baca lebih lajut »
Lembaga Pengawas Data Pribadi Tak Kunjung Dibentuk Jelang Deadline UU PDP, Ini Pembelaan KominfoDiketahui wewenang badan pengawas data pribadi ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
Baca lebih lajut »
Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi Belum Kunjung TerbentukKemenkominfo akan berperan selama 6-12 bulan sampai lembaga pengawas pelindungan data pribadi terbentuk.
Baca lebih lajut »
Kemenkominfo tegaskan urgensi pembentukan lembaga pengawas PDPDirektur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Hokky Situngkir menegaskan urgensi pembentukan lembaga pengawas ...
Baca lebih lajut »
Kasus 6 Juta Data NPWP Bocor, Menko Hadi Tjahjanto: Sebagian Data Tidak Cocok dengan Data Asli'Analisa sementara yang sudah didapatkan oleh BSSN adalah sebagian data yang dinyatakan ketidakcocokan dengan data asli.'
Baca lebih lajut »
Sri Mulyani Minta DJP Dalami Kebocoran Data Pajak Presiden dan Jutaan Wajib PajakKasus kebocoran data pajak ini menambah panjang daftar kebocoran data pribadi dari basis data milik negara.
Baca lebih lajut »