Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ternyata bakal menjadi lembaga pengawas pelindungan data pribadi (PDP) untuk sementara waktu.
Wamenkominfo Nezar Patria saat ditemui di acara Peresmian Gedung Transformasi Digital di Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta, Jumat . di Indonesia, di mana tugas lembaga ini sudah tertuang dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi aliasmenyebutkan kalau mereka masih menyiapkan penyusunan lembaga PDP yang akan mengawasi insiden kebocoran data di Indonesia.
Nezar melanjutkan kalau masa transisi ini memerlukan waktu sekitar enam bulan hingga satu tahun. Alasannya, Pemerintah mesti menyiapkan nomenklatur terkait lembaga pengawas PDP ini. "Tapi ini lagi di-exercise, nanti lah resminya akan kami beritahu. Jadi ini masih dalam pembahasan ya, belum keputusan ya. Segera-segera," umbar dia.Sementara itu Menkominfo Budi Arie Setiadi menyebut kalau pembentukan Lembaga PDP masih dalam tahap harmonisasi bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia .Menkominfo Budi Arie menyebut kalau pembentukan Badan Pengawas PDP ini akan dikebut hingga 17 Oktober 2024, sesuai amanat yang tertuang di UU PDP.
Diketahui Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi ini diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 59 UU PDP. Di Pasal 58 Ayat 3 dan 4, lembaga ini ditetapkan oleh Presiden dan bertanggung jawab langsung ke Presiden.
PDP Kebocoran Data Wamenkominfo Nezar Patria UU PDP
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kasus 6 Juta Data NPWP Bocor, Menko Hadi Tjahjanto: Sebagian Data Tidak Cocok dengan Data Asli'Analisa sementara yang sudah didapatkan oleh BSSN adalah sebagian data yang dinyatakan ketidakcocokan dengan data asli.'
Baca lebih lajut »
Buntut Dugaan Bocornya 6 Juta Data NPWP, Menko Polhukam Bakal Panggil Ditjen Pajak Hingga KominfoMenko Polhukam Hadi Tjahjanto memastikan pihaknya bakal menindaklanjuti dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Baca lebih lajut »
Sri Mulyani Minta DJP Dalami Kebocoran Data Pajak Presiden dan Jutaan Wajib PajakKasus kebocoran data pajak ini menambah panjang daftar kebocoran data pribadi dari basis data milik negara.
Baca lebih lajut »
Data NPWP Miliknya Bocor, Jokowi Perintahkan Ini ke Kominfo dan BSSNPresiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara soal dugaan kebocoran data 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk miliknya, keluarganya, dan para pejabat negara.
Baca lebih lajut »
Ekonomi RI, Inggris, dan Amerika Korban Judi Online, Ini KondisinyaMenteri Kominfo Budi Arie Setiadi mengungkapkan judi online jadi masalah di dunia.
Baca lebih lajut »
6 Juta Data NPWP Diduga Bocor, Kominfo Kena Sentil Publik: Sibuk Urus Fufufafa'Kominfo lagi sibuk urus Fufufafa,' ujar warganet.
Baca lebih lajut »