Ketua Komisi II Doli Kurnia sebut penghapusan gubernur upaya ganggu persiapan pemilu.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menilai, mencuatnya usulan penghapusan jabatan gubernur membuat konsentrasi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilu 2024 jadi terganggu. Sebab, usulan tersebut muncul saat tahapan pemilu sudah berjalan.
"Semua sedang fokus terhadap jalannya tahapan-tahapan pemilu sesuai aturan yang ada. Kemudian kalau ada wacana aturan akan diubah, itu kan akan memunculkan ketidakpastian buat kita semua," ujarnya. Menurutnya, jawaban atas persoalan mahalnya biaya pemilihan gubernur adalah mengubah metode pemilihannya. Salah satu metode yang bisa digunakan adalah pemilihan gubernur oleh DPRD.
Doli pun curiga usulan penghapusan jabatan gubernur ini merupakan pintu masuk untuk melakukan amandemen."Saya mau cari tahu apakah memang ini semua, agenda-agenda yang disampaikan, rencana-rencana atau wacana-wacana yang muncul itu untuk mendorong terjadinya amandemen UUD 1945. Ini yang saya mau cari tahu," kata politisi Golkar itu.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KSAD Dudung Absen Rapat DPR, Wakil Ketua Komisi I Minta Jangan Dibesar-BesarkanWakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menilai absennya Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman dalam rapat kerja Komisi I DPR...
Baca lebih lajut »
Mundur dari Ketua PDIP Jatim, Kusnadi Masih Jabat Ketua DPRDKusnadi telah mengundurkan diri sebagai ketua PDIP Jatim. Namun Kusnadi masih menjabat sebagai Ketua DPRD Jatim. Via: detik_jatim
Baca lebih lajut »
Kusnadi Mundur dari Ketua PDI-P Jatim, Djarot : Jabatan Ketua DPRD Jatim Belum DibahasKusnadi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPD PDI-P Jatim. Dia fokus pada proses penegakan hukum yang dilakukan KPK.
Baca lebih lajut »
Ketum PKB Cak Imin Usulkan Jabatan Gubernur Dihapus karena Dinilai Tidak EfektifUsulan mengejutkan dilontarkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar. Ia mengusulkan jabatan gubernur dihapus karena menilai keberadaan gubernur tidak efektif. Selengkapnya di
Baca lebih lajut »
Akui Masih Ada Kelompok Ingin Tunda Pemilu 2024, PPP Anggap WajarArsul Sani mengatakan apa yang disampaikan Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono adalah peringatan. Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengamini pernyataan Plt Ketua...
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi VIII DPR RI Tolak Kenaikan Biaya Haji, Ini AlasannyaAnggota Komisi VIII DPR RI menolak rencana kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) yang dibebankan Rp69 juta kepada anggota jemaah haji
Baca lebih lajut »