Anggota Komisi VIII DPR RI menolak rencana kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) yang dibebankan Rp69 juta kepada anggota jemaah haji
Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad menyatakan menolak rencana kenaikan biaya perjalanan ibadah haji yang dibebankan Rp69 juta kepada anggota jemaah haji karena akan memberatkan masyarakat.
Berdasarkan kemampuan masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji, dia berharap Kementerian Agama RI dapat menurunkan BPIH sampai di bawah Rp50 juta. Menurut dia, nominal biaya haji harus dapat ditekan oleh Pemerintah tanpa mengurangi pelayanan terbaik yang diberikan kepada jemaah haji. * Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Untuk komponen biaya terkait dengan waktu jemaah haji selama di Mekah, dia menyebut sebelumnya jemaah haji berada di Mekah selama 40 hari, menjadi 30 hari atau 35 hari. "Umat Islam ke Tanah Suci, ke Tanah Suci naik haji, jeritan jemaah calon haji, juga jeritan anggota DPR RI," katanya sembari berpantun.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi VIII DPR Minta Biaya Haji Mentok Rp75 Juta, Ini AlasannyaKomisi VIII DPR meminta kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) mentok tidak lebih dari 75 juta.
Baca lebih lajut »
DPR Tolak Keras Kenaikan Ongkos HajiAnggota Komisi VIII DPR RI Achmad menyatakan, menolak keras rencana kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) yang dibebankan Rp 69 juta kepada anggota jemaah haji karena akan memberatkan masyarakat.
Baca lebih lajut »
Komisi XI DPR Ingatkan LPDP Ada Potensi Defisit Anggaran 2023 Sebesar Rp 2 TriliunKomisi XI DPR RI mengingatkan LPDP bahwa terdapat potensi defisit di proyeksi anggaran pendapat dan belanja tahun 2023.
Baca lebih lajut »
Penyiapan Fasilitas Kesehatan, Komisi IX DPR Kunjungi Ibu Kota NusantaraMenurut Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena bahwa aspek kesehatan harus pastikan, utamanya untuk ribuan pekerja yang akan membangun IKN nanti.
Baca lebih lajut »
Kunjungi IKN, Komisi IX DPR Pastikan Penyiapan Fasilitas KesehatanBanyak ribuan pekerja yang datang ke IKN, dibutuhkan tenaga-tenaga kesehatan yang memadai.
Baca lebih lajut »