Legislator mengatakan RUU HIP memperkuat Pancasila sebagai ideologi bangsa.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar, Mukhtarudin menilai Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila memperkuat ketahanan bangsa melawan ideologi komunis agar tidak tumbuh dan berkembang. Ia mengatakan RUU itu akan memperkuat Pancasila sebagai ideologi bangsa.
Menurutnya,TAP MPRS maupun RUU HIP saling menguatkan dan merupakan pedoman, pegangan bangsa Indonesia dalam rangka mengimplementasikan ideologi Pancasila. TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966, kata dia, masih berlaku hingga sekarang dan memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir PKI bakal bangkit lagi.
"Dengan demikian, tidak ada ruang bagi PKI untuk bangkit kembali. Jika RUU HIP ini sudah diundangkan, maka kita akan punya tiga payung hukum yang saling menguatkan dalam rangka menjaga tidak tumbuh dan berkembangnya ideologi komunis di negara Indonesia," ucapnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua MPR Bantah RUU HIP Buka Peluang Bangkitnya KomunismeIsu kebangkitan PKI rawan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang tak senang melihat bangsa Indonesia hidup tenang.
Baca lebih lajut »
Syarief Hasan Sarankan Tap MPRS RI XXV/1966 Masuk dalam RUU HIPWakil Ketua MPR Syarief Hasan menyarankan Tap MPRS Nomor XXV/1966 jadi salah satu landasan hukum konsideran 'mengingat' di RUU Haluan Ideologi Pancasila.
Baca lebih lajut »
Konflik RUU Usulan China, Taiwan Siap Tampung Warga Hong KongPemerintah Taiwan menyatakan bersedia menerima warga Hong Kong yang ingin pindah karena pemberlakuan RUU Keamanan Nasional Hong Kong usulan China.
Baca lebih lajut »
Partai Demokrat DPR AS Batalkan Pemungutan Suara RUU Pemantauan yang KontroversialPartai Demokrat di DPR AS, hari Kamis (28/5), membatalkan pemungutan suara yang dijadwalkan terkait serangkaian langkah otorisasi pemantauan yang kontroversial mengutip ancaman veto presiden yang memb
Baca lebih lajut »
Ada Satu Klaster Isu yang Layak Dibahas Dalam RUU Cipta KerjaDalam RUU Cipta Kerja, beberapa kali ditegaskan bahwa Kekuasaan Pemerintahan adalah milik Presiden. Kepala Daerah dan Menteri merupakan pembantu Presiden. RUUCiptaKerja
Baca lebih lajut »